Sapoe Sarebu Dinilai Bagus, Tapi Cirebon Sudah Punya Duluan

Imron menegaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam gerakan Sapoe Sarebu sejatinya telah lama hidup di masyarakat Cirebon.

Tradisi tolong-menolong, kata dia, bukan sekadar ajaran, melainkan bagian dari praktik kehidupan sehari-hari yang diwariskan turun-temurun.

Ia mencontohkan berbagai kegiatan sosial seperti sedekah bumi, sedekah laut, hingga kebiasaan warga saling membantu dalam hajatan.

Semua itu menjadi simbol nyata kalau masyarakat Cirebon memiliki budaya gotong royong yang kuat tanpa harus diatur oleh kebijakan pemerintah.

"Waktu kecil, kita sering lihat orang kampung saling bantu tanpa pamrih. Kalau ada tetangga hajatan, semua datang membantu. Jadi, bagi Cirebon, gotong royong bukan hal baru. itu sudah jadi bagian hidup kami,” tuturnya.

Program Sapoe Sarebu yang digagas Dedi Mulyadi berangkat dari semangat menghidupkan kembali nilai tradisional Sunda: silih asih, silih asah, dan silih asuh.

Ketiga nilai itu melambangkan kasih sayang, saling menasihati, dan saling menjaga antarsesama.

Gerakan ini mengajak masyarakat untuk menyisihkan seribu rupiah per hari secara sukarela. Dana yang terkumpul akan diarahkan untuk membantu warga yang mengalami kesulitan pendidikan atau kesehatan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan rekening khusus serta sistem digital agar penyaluran dana berlangsung terbuka dan akuntabel melalui aplikasi Sapawarga dan kanal resmi pemerintah daerah.

Meski banyak mendapat sambutan positif, gerakan Sapoe Sarebu sempat menuai pertanyaan dari publik terkait mekanisme hukum pengumpulan dana oleh lembaga pemerintah.

Beberapa pihak mengingatkan setiap bentuk donasi publik harus mengikuti regulasi resmi agar tidak menimbulkan potensi pelanggaran administratif.

Menanggapi hal itu, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Sapoe Sarebu bukan pungutan wajib, melainkan murni partisipasi sosial. Pemerintah daerah tidak diperbolehkan melakukan pemotongan gaji ASN maupun mewajibkan siswa untuk ikut serta.

“Gerakan ini sepenuhnya sukarela. Tidak ada paksaan, tidak ada pemotongan otomatis. Ini soal kesadaran dan kepedulian,” tegas Dedi.

Dengan demikian, Kabupaten Cirebon memilih untuk menunggu kejelasan mekanisme dari pemerintah provinsi sebelum melangkah lebih jauh.