Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat ikut geram karena dana untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) yang berada di garda terdepan melawan COVID-19 belum juga cair dari pemerintah pusat. Sebab, Pemprov Jabar juga jadi harus menunggu pencairan oleh Kementerian Kesehatan (kemenkes) untuk kemudian berlanjut di pemerintah daerah.
"Kalau dana mah udah ada, makanya kemarin saya geregetan juga kan, karena pusatnya belum clear, kami juga agak repot," ujar Emil di Kantor Mapolda Jabar, Rabu (1/7).
Emil menyebut, Pemprov Jabar sudah menyediakan dana senilai Rp 26 miliar sebagai insentif bagi tenaga kesehatan yang berada di garda depan dalam menangani pandemi. Akan tetapi, dia mengaku tak dapat mendahului pemerintah pusat soal pemberian insentif bagi tenaga kesehatan.
"Ya kita sudah siapkan Rp 26 miliar, tapi poinnya kan kita tidak bisa mendahului pusat supaya alokasinya sesuai dan tepat sasaran dengan hierarki," kata dia di Mapolda Jabar, Rabu (1/7).
Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, dana yang disiapkan Pemprov Jabar mencapai lebih dari Rp170 miliar. Namun, karena terkendala administrasi maka dana itu belum bisa dicairkan sekarang.
Menurutnya, untuk pendataan dari pemerintah daerah sudah lengkap. Artinya, ketika pemerintah pusat minta dana ini disalurkan maka bisa segera diberi kepada nakes.
Namun, karena pendataan dari pusat masih belum lengkap, pihaknya enggan terburu-buru memberikan bantuan tersebut.
"Yang saya tahu sampai sekarang belum ada laporan (dana nakes) dicairkan karena masalah administrasi," kata dia.
Daud menyebut, karena data dari pemerintah pusat belum keluar secara penuh maka bantuan dari Jabar untuk nakes belum bisa diberikan. Ketika data tidak lengkap, maka bisa jadi ada tumpang tindih di mana satu tenaga kerja mendapatkan dua bantuan sekaligus.
Selain itu, hal lain yang dikhawatirkan adalah kejadian seperti bantuan sosial (bansos). Ketika ada satu nakes sudah mendapatkan bantuan tetapi nakes lain belum dapat bisa jadi ada obrolan kurang bagus dari mereka.
"Jadi kita nunggu dulu. Datanya di kita memang ada dan bisa saja langsung dicarikan," ungkap Daud.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar pembayaran untuk klaim rumah sakit terkait penanganan virus corona agar dipercepat. Begitu juga insentif tenaga medis, pun diminta segera dicairkan.
"Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya, insentif tenaga medis secepatnya, insentif untuk petugas laboratorium secepatnya. Kita nunggu apalagi, lah anggarannya sudah ada," ucap mantan gubernur DKI Jakarta itu.