Ridwan Kamil: Ibu Kota Tetap Bandung, Pemerintahan yang Disentralkan
Bandung, IDN Times – Sejak kemarin, masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung diramaikan dengan wacana pemindahan ibu kota. Pemerintah Provinsi Jabar dikabarkan terpikir untuk memindahkan status ibu kota Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke tiga daerah opsional lain di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memastikan bahwa pemindahan itu tidak seperti yang masyarakat pikirkan. “Gini-gini, saya minta media itu montong gurung gusuh (jangan terburu-buru),” kata Emil, sapaan Ridwan Kamil, memulai wawancara untuk meluruskan anggapan tersebut, di Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Jumat (30/8).
1. Tidak bermaksud memindahkan peran Kota Bandung
Menurut Ridwan Kamil, ia tak pernah mengatakan bahwa seluruh kegiatan ibu kota, baik dalam kegiatan ekonomi mau pun sektor-sektor lainnya, akan dipindahkan dari Kota Bandung. Isu tersebut, kata Emil, bermula ketika wartawan bertanya padanya terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat.
“Menurut saya itu masih lama, karena pertanyaan wartawan kemarin kan tentang apa isi RTRW. Enggak tahu kenapa kok bahasanya jadi ramai begitu. Jangan dibiasakan soal itu, ini membuat keluhan bagi rencana-rencana besar (pemerintah),” kata Emil, kepada wartawan.
2. Ibu kota tetap di Bandung
Emil menjelaskan, bahwa RTRW Provinsi Jawa Barat mengarah pada sentralisasi perkantoran pemerintah, bukan pemindahan ibu kota. Pasalnya, saat ini perkantoran pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai terpisah-pisah sehingga menyulitkan pekerjaan para amtenar.
“Ibu kotanya tentu di Bandung, tapi kantor dinasnya bisa kumpul di tempat memadai agar pelayanan publik tidak menclok-menclok. Ada dinas di Cimahi, di pinggir kota, itu terpisah dan enggak efisien,” tuturnya.
3. RTRW Provinsi Jawa Barat
RTRW Provinsi Jawa Barat, lanjut mantan Wali Kota Bandung itu, menjelaskan tentang berbagai hal. Di antaranya ialah rencana pembangunan tata ruang kota dan pengembangan-pengembangan infrastruktur lainnya.
“RTRW itu memuat semua urusan-urusan terkait dengan ruang-ruang di masa depan. Ada jalur transportasi, ada rencana pengembangan baru, termasuk meminta di-study,” ujar dia.
4. Pemerintah buka kemungkinan sentralisasi di kota lain
Sejauh ini, beredar kabar bahwa sentralisasi perkantoran pemerintah akan dilakukan di lokasi lain selain Kota Bandung. Di antaranya ialah Walini (Kabupaten Bandung Barat), Tegalluar, dan Rebana (Cirebon-Subang-Majalengka). Namun, Emil mengatakan bahwa pemerintah membuka kemungkinan akan memilih kota-kota lainnya.
Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan, telah merespons rencana tersebut dengan positif. Bahkan, ia mengatakan, Walini telah siap secara lingkungan (sumber air melimpah dan jarang terjadi bencana) juga memiliki lahan yang cukup.
