Razia Selama PPKM Darurat, Pemerintah Minta Satpol PP Lebih Humanis

Bahkan, Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum melihat langsung pedagang yang memprotes aturan PPKM Darurat di media sosial, dan ada juga yang protes secara langsung di Kabupaten Garut.

Meski banyak masyarakat yang memprotes, menurutnya, aturan tetaplah aturan, "Pak gubernur sudah minta Satpol PP menindak pelanggaran secara humanis, mereka harus taat tapi penindakan jangan sok. Jangan ada kewenangan," kata Uu, melalui keterangan resminya, Sabtu (17/7/2021).

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan bantuan untuk masyarakat. Uu bilang, bantuan dari pemerintah pusat biasanya berbentuk uang tunai dan sembako. Selain itu, Usaha Kecil Menengah (UKM) akan diberikan bantuan Rp1,3 juta dalam waktu dekat ini.

"Pemerintah pusat sesuai dengan kemampuan dan meberikan kebijakan itu. Adapun kalau masih dianggap kurang ini seperti itu hidup, tidak ada yang sempurna," katanya.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil alias Emil sebelumnya mengatakan, penegakan hukum PPKM Darurat di Jabar menerapkan dua sanksi, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Pada Selasa (13/7/2021), sanksi administratif telah diberikan kepada 5.000 individu dan 131 tempat usaha.

Adapun sanksi administrasinya berupa teguran lisan dan tertulis. Sementara sanksi pidana berupa denda, telah diberikan kepada lebih dari 1.000 individu dan 200-an usaha formal.

"Sanksi pidana dalam bentuk denda ada seribuan orang untuk perorangan, dan 200-an untuk usaha formal. Artinya jumlahnya cukup banyak, dan kami sebenarnya tidak senang. Mudah-mudahan semua bisa lebih disiplin dan kita berhasil menurunkan kasus," kata dia.