Rapat Pemerintah Diizinkan di Hotel, Dedi Mulyadi: Pemprov Jabar Tetap di Kantor!
- Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta rapat pemerintah tetap di kantor, meski diperbolehkan di hotel oleh Mendagri Tito Karnavian.
- Dedi berpendapat rapat di kantor lebih efisien dan anggaranya bisa dialokasikan untuk kebutuhan dasar warga yang belum optimal.
- Kepala Bappeda Jabar menyatakan kebijakan gubernur untuk tidak menggelar rapat di hotel masih berjalan, sesuai dengan realisasi anggaran.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta agar rapat-rapat dinas tetap digelar di kantor pemerintahan meski saat ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah memperbolehkan kembali agar kegiatan ini bisa dilakukan di hotel seperti sebelum adanya efisiensi.
"Terkait kebijakan dibolehkannya kembali pemda untuk rapat di hotel, maka Pemprov Jabar tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor yang ada," kata Dedi, Kamis (12/5/2025).
Dedi berpandangan, pemerintah daerah lebih baik menggunakan fasilitas sendiri karena sudah mumpuni untuk menggelar rapat. Bahkan, keputusan ini bisa diambil di ruang kerja masing-masing.
"Karena kantor yang ada sudah cukup untuk kita rapat, toh seluruh keputusan bukan hanya diambil di rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing selesai," katanya.
1. Uangnya lebih baik untuk hal yang lebih penting
Dedi mengungkapkan, berdasarkan hasil efisiensi anggaran untuk rapat di hotel ini bisa jauh lebih bermanfaat untuk mengatasi masalah warga. Sehingga, rapat ini bisa dilaksanakan di kantor pemerintahan atau OPD masing-masing.
"Tempat rapat dengan DPR sudah ada di gedung DPR, uang yang kami arahkan (efisiensi) ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa yang tidak penting, kegiatan yang tidak penting, untuk menyelesaikan berbagai problema publik kita," katanya.
2. Pemprov Jabar perlu buat bayar utang
Anggaran efisiensi dari Pemprov Jabar masih akan diarahkan untuk menyelesaikan kebutuhan dasar warga yang masih belum optimal. Apalagi, beberapa utang dan kebutuhan yang harus dibayarkan oleh Pemprov Jabar cukup besar.
"Utang BPJS kita masih Rp300 miliar lebih, insfratruktur belum selesai semua, anak-anak harus sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun, seluruh kebutuhan dasar itu bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien," katanya.
Dengan demikian, Dedi menegaskan sebagai Gubernur Jabar meminta ke seluruh bupati wali kota tetap menjalankan pemerintahan dengan fasilitas gedung kantor yang dimiliki.
3. Pemprov Jabar belum bolehkah kegiatan rapat di hotel
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang merealokasi anggaran rapat dan pertemuan di hotel sejauh ini masih tetap berjalan.
Dengan demikian organisasi perangkat daerah masih belum diperbolehkan menggelar rapat di hotel maupun restoran. Hal itu juga sesuai degan anggaran kegiatan di hotel maupun restoran masih direalisasi.
"Masih tidak diperbolehkan," kata Kepala Bappeda Jabar, Dedi Mulyadi.
