Bandung, IDN Times - Tim gabungan pengamanan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa Barat telah membubarkan kerumunan massa sebanyak 12.781 kali selama satu pekan. Wilayah paling banyak dilakukan pembubaran ada di Kabupaten Karawang.
Adapun hitungan satu pekan dimulai dari Rabu (6/5) sampai Rabu (13/5). pembubaran kerumunan masa dilakukan oleh tim gabungan pengamanan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19) selama PSBB Jabar berlangsung.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Saptono Erlangga Waskitoroso mengatakan, selama satu minggu PSBB di Jabar, Polisi beserta unsur keamanan lainnya telah membubarkan 12.781 kali kerumunan masa.
"Seminggu sudah PSBB, Polda Jabar beserta jajanan telah melakukan sebanyak 12.781 kali selama PSBB Jabar kemarin," ujar Kamis (13/5).
Erlangga menuturkan, berdasarkan aturan PSBB, selama ada kerumunan menyertakan lebih dari lima orang, maka petugas akan melakukan pembubaran. Menurutnya, hal tersebut merupakan aturan PSBB tidak hanya untuk wilayah Jabar.
"Kebanyakan pembubaran dilakukan pada masyarakat yang masih berkerumun dan itu lebih dari lima orang, sesuai aturan kita bubarkan," ungkapnya.
Erlangga menuturkan, berdasarkan dari data yang sudah ia peroleh, wilayah Kota Bandung Raya tidak begitu banyak dilakukan pembubaran. Ia mengatakan, pembubaran paling banyak dilakukan di wilayah Kabupaten Karawang.
Sayangnya, Erlangga tidak menjelaskan lebih detail perihal jumlah wilayah mana saja selain Karawang. Ia hanya menyebut dari seluruh daerah di Jabar paling banyak dilakukan pembubaran di wilayah Karawang.
"Untuk beberapa daerah lain tidak begitu banyak dilakukan pembubaran. Paling banyak di Kabupaten Karawang," katanya.
Sebagaimana diketahui, saat ini Gubernur Jabar, Ridwan Kamil tengah melakukan evaluasi sementara penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia menyebut, selama PSBB Jabar hanya ada 37 persen wilayah yang memang rawan penyebaran virus corona. Sedangkan, 67 persen lainnya masuk dalam kategori sedang ke rendah. Dari data ini, Pemprov Jabar berencana melakukan relaksasi penerapan SPBB.
"Karena data menunjukkan pergerakan (penyebaran COVID-19) tidak ada di 63 persen wilayah. Artinya (wilayah tersebut) bisa kembali ke situasi normal setelah dilakukan evaluasi," kata Ridwan Kamil, Selasa (12/5).