Provinsi Cirebon Raya Mengemuka Usai Moratorium Pemekaran Dibuka
Cirebon, IDN Times - Di sebuah warung kopi pinggir jalan Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat obrolan warga tak pernah sampai pada soal pemekaran provinsi. Topik yang lebih hangat adalah harga pupuk, jalan berlubang, dan bagaimana anak-anak mereka bisa melanjutkan sekolah tanpa membebani orang tua.
Samsul (52), petani sekaligus ketua kelompok tani lokal, menanggapi santai soal Provinsi Cirebon Raya. “Kalau saya sih, terserah mau dibentuk atau enggak. Tapi yang kami butuhkan sekarang bukan ganti nama wilayah, melainkan jalan yang bisa dilalui truk hasil panen,” ujarnya, Sabtu (3/5/2025).
1. Menguat di pusat, mengambang di akar rumput
Wacana pemekaran wilayah Ciayumajakuning, akronim dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan menjadi provinsi sendiri sebenarnya bukan hal baru. Sudah sejak dekade lalu gagasan itu dilontarkan. Namun, tahun ini gairah itu menyala kembali, seiring desas-desus pemerintah pusat membuka kembali keran moratorium pemekaran daerah.
Sejumlah nama seperti mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri, para anggota DPR RI dari dapil Jabar, hingga akademisi lokal kembali aktif menyuarakan dukungan. Argumen mereka adalah Ciayumajakuning memiliki potensi budaya, ekonomi, dan sumber daya manusia yang cukup untuk mandiri dari Provinsi Jawa Barat.
Namun narasi besar itu belum tentu menggugah kalangan bawah. Bagi warga seperti Abdul Ghofar (37) mantan warga Plumbon, Kabupaten Cirebon, kebutuhan mendesak tetap berkutat pada pelayanan dasar.
“Jalan desa di tempat saya banyak yang rusak. Tiap musim hujan, air masuk ke rumah karena saluran mampet. Masyarakat ngeluh soal air bersih, bukan soal provinsi baru,” katanya.
Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat tahun 2024 menunjukkan kondisi infrastruktur di kawasan Ciayumajakuning masih menghadapi tantangan besar. Di Indramayu, tercatat 28,6% jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Di Majalengka, beberapa akses ke daerah wisata unggulan seperti jalur menuju Gunung Ciremai masih minim penerangan dan berlubang parah.
Sementara itu, dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Indramayu dan Kuningan masih berada di bawah rata-rata IPM Jawa Barat, yakni 74,39 (data BPS Jabar 2023). Rendahnya IPM menggambarkan masih kurangnya layanan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat di wilayah tersebut.