Pos Indonesia Dinilai Terapkan Tata Kelola Baik usai Bayar Sukuk

Menurut Iswadi, tantangan arus kas merupakan hal yang dapat terjadi pada perusahaan berskala besar, termasuk BUMN. Namun, yang menjadi ukuran adalah bagaimana perusahaan menyikapi kondisi tersebut.

Ia menilai Pos Indonesia mengambil langkah yang tepat dengan menyampaikan informasi secara terbuka kepada regulator, investor, dan publik, kemudian segera menyelesaikan kewajibannya ketika kondisi keuangan memungkinkan.

"Yang penting untuk dilihat dari peristiwa ini adalah bagaimana PT Pos Indonesia menyikapi tantangan dengan cara yang bertanggung jawab. Yang kita lihat, PT Pos Indonesia menempuh jalan yang benar, yaitu keterbukaan informasi kepada publik dan segera menyelesaikan kewajibannya begitu memungkinkan," ujar Iswadi.

Selain melunasi kewajiban pembayaran sukuk, Pos Indonesia juga membayarkan kompensasi atas keterlambatan pembayaran kepada pemegang sukuk.

Iswadi menilai langkah tersebut mencerminkan komitmen perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mengedepankan integritas dalam menjalankan bisnis.

Menurut dia, keputusan memberikan kompensasi menunjukkan Pos Indonesia bersedia menanggung konsekuensi finansial atas keterlambatan yang terjadi.

"Dalam kajian tata kelola perusahaan yang baik, sikap seperti inilah yang membedakan antara institusi yang sekadar patuh pada aturan minimum dengan institusi yang memiliki kesadaran integritas," katanya.

Iswadi juga menyoroti komitmen Pos Indonesia dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Menurutnya, seluruh perkembangan terkait proses pembayaran sukuk disampaikan secara transparan kepada regulator maupun investor sehingga publik dapat mengikuti proses penyelesaiannya.

Ia menilai langkah tersebut turut memperkuat kepercayaan terhadap Pos Indonesia sebagai BUMN sekaligus memberikan sinyal positif bagi pasar modal Indonesia.

Meski begitu, Iswadi mendorong Pos Indonesia menjadikan penyelesaian kewajiban sukuk ini sebagai momentum untuk memperkuat perencanaan arus kas dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan agar standar tata kelola perusahaan terus meningkat.

"Apresiasi ini bukan sekadar pujian, tetapi juga dorongan. Kita semua yakin PT Pos Indonesia dapat terus memperkuat sistem perencanaan arus kas dan menjadi contoh BUMN yang beroperasi dengan standar tata kelola tertinggi," tutupnya.