Polri Kejar Smart Policing, Kejahatan Ditarget Bisa Dicegah Lebih Awal

Indarto mengatakan, transformasi digital yang dilakukan Polri tidak sekadar menghadirkan teknologi baru. Perubahan juga menyasar budaya kerja, tata kelola organisasi, hingga proses pengambilan keputusan di seluruh tingkat kepolisian.

Menurut dia, data yang selama ini tersebar di berbagai satuan kerja harus dapat terhubung dan dimanfaatkan bersama. Dengan integrasi tersebut, Polri dapat menghasilkan analisis yang lebih akurat untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan maupun tren kriminalitas.

Konsep Smart Policing nantinya memungkinkan kepolisian mengambil langkah pencegahan berdasarkan data yang terkumpul, bukan hanya bertindak setelah tindak kejahatan terjadi.

Meski terus bergerak menuju digitalisasi, Polri masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan evaluasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024, Polri memperoleh nilai 3,47 dengan predikat Baik. Namun aspek Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi masih mendapat nilai 2,00.

Divisi TIK Polri juga menemukan persoalan serius dalam pengelolaan aplikasi. Dari 1.542 aplikasi yang tercatat, sebanyak 906 aplikasi sudah tidak aktif. Sementara dari 665 aplikasi yang masih digunakan, terdapat 214 aplikasi yang berjalan di luar pusat data resmi Polri.

Selain itu, sejumlah layanan dengan fungsi serupa masih dikembangkan secara terpisah di daerah. Kondisi ini dinilai menghambat integrasi data dan meningkatkan risiko keamanan siber.

Untuk mempercepat transformasi digital, Mabes Polri memperkuat peran Komite TIK Polri sebagai pengendali utama tata kelola teknologi informasi. Ke depan, seluruh anggaran teknologi informasi di satuan kerja harus mendapatkan rekomendasi dari komite tersebut sebelum dicairkan.

Indarto menjelaskan terdapat empat langkah strategis yang akan diterapkan, yakni moratorium pembangunan aplikasi baru, migrasi aplikasi yang berada di luar pusat data resmi ke Data Center Polri, standarisasi format data antar-satuan kerja, serta kewajiban pelaksanaan uji keamanan sebelum aplikasi diluncurkan.

Di sisi lain, layanan digital yang telah terintegrasi menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya Super Apps Polri yang kini telah digunakan lebih dari 12 juta pengguna.

Transformasi digital ini akan dijalankan melalui tiga tahap, mulai dari konsolidasi fondasi, penguatan dan standarisasi sistem, hingga implementasi penuh Smart Policing.

"Melalui sistem tersebut, kami berharap pelayanan publik menjadi lebih efektif sekaligus mampu mencegah kejahatan secara lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang terintegrasi," kata dia.