Polisi Hutan Gunung Gede Pangrango Dianiaya Pendaki Ilegal

Kepala Balai Besar TNGGP Sadtata Noor Adirahmanta mengatakan, peristiwa bermula ketika petugas Resor PTN Gunung Putri sedang melaksanakan tugas pengawasan di jalur pendakian. Ia mendapati adanya pendaki yang memasuki kawasan tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

"Pada saat itu, kegiatan pendakian sedang ditutup sebagai bagian dari upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Petugas kemudian memberikan teguran dan melakukan penanganan sesuai tugas dan kewenangannya," kata Sadtata dalam keterangan resminya yang diterima, Kamis (10/9/2026).

Dari keterangan petugas, beberapa orang di salah satu basecamp dekat jalur pendakian Gunung Putri diduga terlibat dalam aksi penganiayaan dan perusakan pos jaga.

"Selanjutnya, pada Selasa, 8 September 2026 sekitar pukul 13.54 WIB, terjadi tindak pidana kekerasan terhadap petugas serta perusakan terhadap Pondok Jaga yang difungsikan sebagai Pos Pemeriksaan SIMAKSI di jalur pendakian Gunung Putri," ungkapnya.

Akibat peristiwa tersebut, petugas yang merupakan salah satu anggota Polisi Kehutanan pada Resor PTN Gunung Putri mengalami luka pada bagian wajah dan hidung. Ia dilarikan ke RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, untuk mendapatkan penanganan medis dan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk visum.

"Selain itu, berdasarkan pemeriksaan awal terhadap fasilitas di lokasi, Pondok Jaga yang difungsikan sebagai Pos Pemeriksaan SIMAKSI mengalami sejumlah kerusakan, antara lain kaca jendela pecah dan kursi rusak," kata dia.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, ia segera melakukan koordinasi dan melaporkan kejadian kepada Kepolisian Sektor Pacet, Kabupaten Cianjur. "Selanjutnya dilakukan pengecekan lokasi kejadian perkara, pengumpulan barang bukti dan dokumentasi serta penanganan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ucapnya.

Sadtata menegaskan bahwa petugas di lapangan dalam menjalankan tugas senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan pelayanan dan keselamatan pengunjung kawasan konservasi.

"Kami sangat menyayangkan adanya dugaan tindakan kekerasan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas negara serta kerusakan terhadap fasilitas negara. Kami menyerahkan proses penanganan aspek hukumnya kepada pihak yang berwenang dan akan mendukung sepenuhnya proses pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai dengan bukti dan fakta yang ada," ujarnya.

Dia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat, pengelola basecamp, pemandu, porter dan calon pendaki untuk mematuhi ketentuan memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, termasuk kewajiban memiliki perizinan pendakian sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Pengawasan dan pemeriksaan di jalur pendakian merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian kawasan konservasi sekaligus memastikan aspek keselamatan pengunjung dan tertib administrasi pendakian. Balai Besar TNGGP mengajak seluruh pihak untuk menyelesaikan setiap persoalan melalui mekanisme yang berlaku serta tidak melakukan tindakan kekerasan maupun perusakan fasilitas negara," katanya.