Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Polemik Perbasi Jabar, Musda yang Telah Selesai Minta Diulang
Polemik Perbasi Jabar, Musda yang Telah Selesai Minta Diulang. IDN Times/Debbie Sutrisno
  • DPP Perbasi meminta Musda ulang untuk menentukan Ketua DPD Perbasi Jabar setelah menelaah dinamika pelaksanaan sebelumnya bersama KONI Jawa Barat.
  • Ketua terpilih Epriyanto menolak keputusan Musda ulang dan pembentukan caretaker, menilai langkah tersebut terburu-buru serta berpotensi mengganggu proses organisasi.
  • Epriyanto siap menempuh jalur hukum melalui arbitrase olahraga jika penolakannya tidak diterima, sambil memastikan persiapan Porprov Jabar tetap berjalan lancar.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - DPP Persatuan Basket Indonesia (Perbasi) meminta ada musyawarah daerah (musda) kembali untuk menentukan ketua DPD Perbasi Jabar. Hal ini kemudian ditolak oleh Ketua DPD Perbasi Jabar yang sudah terpilih, Epriyanto.

Dari surat yang diterima IDN Times, DPP Perbasi Jabar meminta ada Musda kembali usai mereka melakukan komunikasi dengan KONI Jawa Barat. Pertemuan tersebut untuk penelaahan terhadap berbagai laporan, catatan, serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Musda sebelumnya.

DPP Perbasi pun menerbitkan surat dengan nomor 158/DPP/IV/2026 tentang Musda DPD Perbasi Jabar Tahun 2026 pada 10 April. Isi surat tersebut pun kemudian menunjuk carateker untuk segera bisa mempersiapkan musyawarah.

1. Ditolak ketua terpilih

Polemik Perbasi Jabar, Musda yang Telah Selesai Minta Diulang. IDN Times/Debbie Sutrisno

Ketua terpilih DPD PERBASI Jawa Barat, Epriyanto, angkat bicara terkait dinamika organisasi bola basket di Jawa Barat yang tengah menjadi sorotan publik.

Polemik mencuat setelah terbitnya surat dari DPP PERBASI tertanggal 10 April yang berisi arahan pelaksanaan musyawarah daerah (musda) ulang serta pembentukan caretaker. Kebijakan tersebut memicu beragam respons dari pengurus hingga pelaku basket di tingkat daerah.

Epriyanto menegaskan pentingnya transparansi dalam menyikapi situasi tersebut. Ia menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi.

“Forum ini kami buka seluas-luasnya agar tidak ada ruang spekulasi. Semua harus terang, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Epriyanto dalam konferensi pers, Rabu (15/4/2026).

2. Sudah layangkan surat resmi

Perbasi sanksi pelaku kekerasan di SDH Basketball Cup 2025. (IDN Times/Istimewa).

Menurut dia, setiap kebijakan strategis dalam organisasi harus berpijak pada aturan yang jelas dan tidak menimbulkan preseden buruk di kemudian hari. Ia juga menyoroti keputusan pembentukan caretaker yang dinilai dilakukan secara terburu-buru.

Epriyanto mengungkapkan bahwa dirinya telah melayangkan surat resmi penolakan terhadap keputusan tersebut, termasuk rencana musda ulang.

“Sebagai ketua terpilih, saya sudah menyampaikan penolakan terhadap caretaker dan juga permintaan musda ulang,” katanya.

Ia menambahkan, caretaker bahkan telah ditetapkan melalui surat keputusan dan dijadwalkan segera menggelar rapat dengan pengurus cabang yang memiliki hak suara. Meski demikian, Epriyanto menilai langkah tersebut terkesan dipaksakan dan berpotensi mengganggu proses pengambilan keputusan yang matang.

“Semua dibuat sangat cepat, sehingga ruang untuk berpikir secara komprehensif menjadi terbatas,” ucapnya.

3. Siap tempuh jalur hukum

ilustrasi pengadilan (pexels.com/KATRIN BOLOVTSOVA)

Dia menegaskan akan menempuh jalur hukum apabila keberatannya tidak diakomodasi. Dalam waktu tujuh hari, pihaknya berencana mengajukan gugatan ke arbitrase olahraga.

“Kalau penolakan ini tidak diterima, saya akan membawa persoalan ini ke arbitrase keolahragaan,” tegasnya.

Di tengah polemik tersebut, Epriyanto memastikan bahwa persiapan cabang olahraga bola basket untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat tetap berjalan sesuai rencana. Terlebih, seluruh tahapan telah rampung, termasuk verifikasi keabsahan atlet, sehingga pelaksanaan pertandingan tidak akan terdampak.

“Untuk Porprov, semua sudah selesai. Tinggal pelaksanaan saja, tidak ada yang terganggu,” kata dia.

Editorial Team