Dengan begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan tindakan atas persoalan tersebut, dengan catatan harus mengetahui secara pasti seperti dinamika yang terjadi di wilayah Kota Banjar tersebut.
"Nanti kita lihat problema utamanya apa dari penolakan itu. Selama masih bisa didialogkan, ya didialogkan. Kalau tidak bisa didialogkan, kalau kebijakan itu memang bermanfaat secara luas bagi publik Jabar, ya pasti saya berikan backup," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat Benny Bachtiar mengatakan, wilayah Pangandaran merupakan primadona apalagi menjelang libur lebaran. Sehingga, akses harus dibuka seluas-luasnya.
"Yang pasti kami akan selalu memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat wisatawan. Karena bagaimanapun juga wisatawan ini kan butuh akses ya, butuh juga transportasi yang memang representasi dan kami berupaya keras ke arah sana," ujar Benny, dalam ketegangannya, Senin (24/3/2025).
Menurut Benny, penolakan tersebut muncul akibat adanya konflik kepentingan. Benny, yang pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Pangandaran, menjelaskan bahwa situasi ini melibatkan organisasi angkutan darat.
Meskipun demikian, mereka tetap berusaha mempersiapkan akses yang diperlukan oleh masyarakat. Sementara itu, Damri telah siap untuk mengatasi masalah ini.
"Damri sendiri tidak memiliki masalah. Namun, Organda sebenarnya belum sepenuhnya siap," ujarnya.
Benny menyadari penolakan terhadap Damri dapat berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan. Dengan demikian, ia akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banjar, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, serta Dinas Perhubungan.
"Setiap kebijakan pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Namun, seiring berjalannya waktu, pasti akan ada solusi. Masalah ini akan terselesaikan," ucapnya.
