Bandung, IDN Times - Polda Jawa Barat mengerahkan 3.248 personel gabungan untuk mengamankan sejumlah aksi unjuk rasa di Kota Bandung, Selasa (20/10/2026). Rencananya hari ini akan ada dua titik aksi di DPRD Jawa Barat dan Alun-alun Bandung.
"3.248 personel ya. Tapi di empat di beberapa titik ya. Titik-titik ini DPRD, kemudian Cikapayang, ya sama simpang lima," kata Karo Ops Polda Jabar Kombes Pol. Teddy Suhendyawan Syarif saat ditemui di kawasan Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung.
Menurutnya, personel gabungan itu terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung. Mereka dilibatkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Adapun massa aksi yang turun ke jalan hari ini diantaranya berasal dari aliansi mahasiswa hingga warga Dago Elos. Aksi terbagi ke beberapa titik, yaitu Gedung DPRD Jawa Barat, kawasan Asia-Afrika, hingga Cikapayang. Dia memastikan petugas juga ditempatkan di tempat-tempat keramaian.
"Iya, termasuk semua dikita amankan, termasuk semua. Sudah kita plotting sesuai dengan yang tadi sampaikan Pak Kapolrestabes ya. Sudah kita plotting semua," ucapnya.
Penyekatan juga diberlakukan di wilayah perbatasan Jawa Barat dengan daerah lain. Pihaknya telah memerintahkan polres jajaran untuk melakukan penyekatan tersebut.
"Banyak penyekatan, udah kan dari kemarin kita lakukan penyekatan seluruh Jawa Barat. Seluruh Jawa Barat kita perintahkan untuk melakukan penyekatan polres-polres terutama yang berhubungan dengan Jakarta," ucapnya.
Ia menambahkan, rekayasa lalu lintas telah disiapkan jika terjadi kemacetan di sejumlah titik jalan. Namun rekayasa itu bersifat situasional.
"Ada tim pengurai, ada 2 tim pengurai yang akan membantu mem-backup Polrestabes untuk melaksanakan tadi rekayasa dan pengalihan arus. Situasional sifatnya," bebernya.
Teddy mengimbau agar massa melakukan aksi dengan tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum. Dia juga meminta massa tidak merusak fasilitas umum atau membuat kerusuhan.
"Yang penting tertib kemudian tidak anarkis tidak merusak fasilitas umum. Karena itu kan berasal dari pajaknya masyarakat juga. Jadi dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat itu aja sih," imbaunya.
