Bandung, IDN Times - Kepolosan Daerah Jawa Barat memerintahkan seluruh jajaran Polres dan Polsek di Kabupaten/Kota di Jawa Barat agar tidak memblokade jalan di tengah upaya meredam wabah virus corona (COVID-19). Blokade jalan kerap kali dilakukan untuk membatasi masuk atau keluarnya seseorang di sebuah wilayah.
Larangan tersebut diperintahkan Polda Jabar guna mempermudah akses pendistribusian bahan pokok di wilayah hukum Polda Jabar.
Perintah itu telah turun langsung dari Kepala Polda Jabar, Inspektur Jenderal Rudy Sufahriadi. Memblokade jalan, kata dia, akan menghambat pendistribusian pangan ke tiap daerah.
"Telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan tidak lakukan blokade atau pemblokiran suatu jalan," ujar Rudy melalui keterangan resmi, Jumat (10/4).
Rudy menuturkan, penjagaan akses distribusi pangan di wilayah Jabar juga akan dibantu oleh pihak TNI. Maka itu, dengan bantuan TNI dan tak adanya blokade jalan, ia berani memastikan jika distribusi pangan wilayah Jabar akan lancar.
"Polri Bersama TNI akan mengawal kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Fungsi Sabhara maupun fungsi (Direktorat) Lalu Lintas akan mengamankan jalur distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat," ungkapnya.
Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Saptono Erlangga mengatakan, saat ini instansinya telah melakukan patroli skala besar di seluruh wilayah atau kabupaten/kota di Jabar. Hal itu dilakukan guna membatasi ruang gerak masyarakat, yang mana menjadi salah satu upaya memutus mata rantai COVID-19.
"Dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (COVID-19) maka Polri melaksanakan patroli skala sedang dan patroli skala besar," ujar Erlangga.
Saat ini Pemerintah Provinsi Jabar telah mengusulkan sejumlah kabupaten/kota di Jabar untuk menerapkan sistem Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Wilayah yang diusulkan mendapat pendekatan PSBB antara lain Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok dan Bekasi (Bodetabek).
Selain Bodetabek, Ridwan Kamil juga mewaacanakan untuk memberlakukan PSBB di wilayah Bandung Raya. Hal tersebut perlu dilakukan lantaran Kota Bandung sudah masuk dalam zona merah dengan kasus positif lebih dari 20.