Bandung, IDN Times - Kepolisian Daerah Jawa Barat akan menindak tegas oknum penjual surat keterangan sehat corona (COVID-19) atau surat sehat palsu. Adapun saat ini Polisi masih belum menemukan oknum pembuat surat sehat palsu yang biasanya dijual via online tersebut.
Surat sehat palsu belakangan banyak dijual melalui market place online dan diketahui oleh warganet yang kemudian menjadi viral di media sosial. Warganet meminta pemerintah menindak tegas oknum-oknum tersebut.
Kabid Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Saptono Erlangga mengatakan, perbuatan yang dilakukan oleh oknum pembuat surat palsu bisa melanggar hukum dan bisa dikenakan sanksi pidana. Ia juga mengatakan jika polisi berhak menindak tegas jika ada oknum tersebut di wilayah hukum Polda Jabar.
"Iya itu kalau ada di wilayah hukum Polda Jabar, akan ditindak tegas. Itu bisa kena sanksi pidana karena pemalsuan," ujar Erlangga saat dihubungi, Minggu (17/5).
Erlangga mengungkapkan, sampai saat ini Polda Jabar masih melakukan penyelidikan di beberapa market place online soal jual beli surat palsu tersebut. Sejauh ini, ia mengaku bahwa Polda Jabar masih mempelajari modus penjual surat palsu tersebut.
"Kita masih didalami itu kemungkinan bahwa modus itu surat keterangan palsu tentunya berdasarkan hasil penyelidikan, kita gak bisa juga menduga-duga," katanya.
Erlangga menegaskan, Polda Jabar belum mendapatkan laporan atau temuan langsung oknum penjual surat keterangan palsu. Bagi masyarakat, kata dia, seharusnya tidak membeli surat itu dan tidak menggunakannya untuk mengakali aparat selama pandemik COVID-19.
"Tentunya, mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memanfaatkan yang seperti itu dengan menggunakan keterangan palsu," kata dia.
Sebelumnya, Jubir Gugus Tugas COVID-19 Pemprov Jabar, Daud Achmad mengatakan, segala tindak pemalsuan merupakan perbuatan kriminal yang patut diberikan sanksi sesuai ketentuan oleh pihak berwajib. Menurutnya, siapapun yang dengan sengaja mengeluarkan surat keterangan palsu tersebut dalam kondisi pandemik COVID-19 harus diproses hukum.
"Segala pemalsuan, apa pun bentuknya adalah perbuatan kriminal. Oleh karena itu, hal ini hendaknya dapat ditindaklanjuti oleh yang berwajib dan berikan hukuman," kata Daud, Jumat (15/5).