Bandung Barat, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Rabu, 17 Maret 2021 pagi.
Penggeledahan diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Penggeledahan di Dinas PUPR itu diduga berkaitan dengan kasus yang menyeret nama Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna.
Tim penyidik KPK mulai masuk ke kantor Dinas PUPR sekitar jam 09.00 WIB. Dengan mengenakan rompi bertuliskan KPK, mereka menyisir ke semua ruang kerja yang berada di bawah Dinas PUPR.
Hingga pukul 10.00 WIB, tim penyidik KPK masih mondar-mandir di area perkantoran Dinas PUPR. Tak lama, Kepala Dinas PUPR KBB Adang Rachmat Syafaat datang dengan langkah cepat memasuki kantornya.
Sekitar pukul 10.45 WIB, tim penyidik KPK keluar dari ruangan Dinas PUPR KBB. Tim penyidik didampingi oleh Adang Rachmat Syafaat melangkahkan kaki menuju area parkir di depan Gedung B Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Tim penyidik kemudian memeriksa sebuah mobil dinas Kijang Innova berwarna hitam dengan plat D 1566 U. Di kaca belakang mobil dinas itu, menempel logo salah satu ormas.
Dari mobil dinas yang diperiksa itu, tim penyidik membawa sebuah dus handphone berwarna putih. Barang itu diduga menjadi salah satu bahan untuk dijadikan barang bukti pada kasus itu.
Namun demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti tujuan lembaga antirasuah tersebut melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR KBB. Hingga pukul 12.00 WIB, tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan di dalam kantor Dinas PUPR.
Sebelumnya, KPK sudah menggeledah dan mengumpulkan berkas pemenuhan barang bukti di tiga titik di wilayah Bandung Barat. Tiga titik itu yakni di kediaman Bupati Aa Umbara di Jalan Murhadi, Desa Lembang, di Kantor Bupati dan tempat pemotongan ayam di Desa Jayagiri, Lembang.
Dari kantor Bupati, KPK berhasil membawa berkas yang dibawa menggunakan dua koper berukuran besar dan satu ransel. Di kantor Bupati, tim penyidik memeriksa data keuangan hingga gaji Bupati Aa Umbara.
Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan bahwa petugas KPK tengah melakukan pengumpulan barang bukti lain yang mengarah pada tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
"Nanti pada saatnya kami akan sampaikan, kasus apa yang terjadi siapa saja yang terlibat, barang bukti apa saja nanti kita akan sampaikan," tegas Firli kemarin di Bandung Barat.