Pengamat Unpad: Putusan MK Memastikan Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden

Gede menilai, gugatan yang dilayangkan dua pasang capres itu cukup terlambat. Seperti soal keikut sertaan putra sulung Presiden RI, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 kemarin.

Menurutnya, kedua paslon itu harusnya bisa mengajukan keberatan sejak paslon yang digugat mendaftarkan diri ke KPU. "Begitu juga dengan Sirekap kenapa pada saat itu para saksinya menandatangani dan tidak mengajukan keberatan," jelasnya.

Disinggung soal dampak dari putusan MK ini, dia menegaskan, putusan MK tidak dapat memuaskan seluruh pihak yang bersengketa. Suka tidak suka, senang tidak sendang, semua pihak harus menerima putusan MK karena bersifat Final and Binding.

Baginya wajar jika ada pihak yang kecewa, tergantung dari mana pihak-pihak tersebut melihat sidang Sengketa Pemilu.

"Seperti yang sudah saya sampikan apapun putusan MK, suka dan tidak suka, tidak ada upaya lagi yang bisa dilakukan karena bersifat final and binding," katanya.

Gede menambahkan, MK bukanlah institusi yang superior dan dapat menyelesaikan perkara secara bersamaan. Sehingga dia mendorong kepada institusi terkait untuk lebih aktif dalam menyelesaikan sebuah perkara di bidangnya.

"Kalau saya nilai MK ini bukan institusi yang superman semuanya bisa diputuskan begitu saja, tentu ada bagian-bagian dimana dia harus menahan diri untuk tidak memutus karena itu bukan menjdi wewenang dia," kata dia.