Pendidikan Kota Bandung Belum Merata, Masalah PPDB Masih Itu-itu Saja

29 Jun 2020, 15:38 WIB

(Ilustrasi pendidikan) IDN Times/Arief Rahmat

Bandung, IDN Times - Persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu muncul tiap tahun. Bahkan, masalah yang muncul pun masih persoalan yang sama.

Pengamatan Pendidikan Kota Bandung, Dan Satriana menyebutkan, munculnya masalah dalam PPDB itu akibat kurang meratanya pendidikan di setiap daerah. Sebab, pemerintah belum bisa memaksimalkan fasilitas pendidikan di seluruh kecamatan.

"Pemerintah sampai saat ini belum selesaikan pekerjaan rumahnya. Menyediakan sarana dan penyelenggara pendidikan yang merata. Akhirnya memilih melonggarkan zonasi dan memberi kesempatan pada jalur prestasi lebih besar," ujar Dan saat dihubungi, Senin (29/6).

1. Pendidikan hak semua warga negara

Ilustrasi PPDB (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Dan menuturkan, pendidikan harus merata dan tidak ada lagi menggolong-golongkan antara siswa pintar dan kurang pintar. Pendidikan menurutnya hak warga negara bukan sebuah perlombaan.

"Prinsipnya, pendidikan adalah hak bukan perlombaan. Jadi semua anak meski pintar, kurang pintar, kaya dan kurang kaya punya hak sama untuk sekolah," ungkapnya.

2. Sekolah harusnya ada di setiap zona wilayah PPDB

Ilustrasi pendaftaran PPDB (Istimewa)

Selama ini PPDB di Kota Bandung belum dilakukan secara ideal. Menurutnya, PPDB bisa maksimal jika fasilitas terpenuhi, seperti adanya sekolah di setiap kecamatan dan beberapa fasilitas pendidikan lainnya.

"Pemerintah harus sediakan sarana prasarana yang merata. Baru zonasi ideal. Sehingga anak tidak lagi berlomba masuk sekolah yang pelayanannya lebih baik. Kalau semua rata anak ditempatkan di satu pemukiman itu ideal," ungkapnya.

"Apalagi ada standar pelayanan minimal SD harus ada 3 kilometer dari tempat pemukiman SMP 6 kilometer dari tempat pemukiman," tambahnya.

3. Penumpukan sekolah ada di beberapa kecamatan

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Dan menambahkan, untuk wilayah blankspot seperti saat ini masih banyak di temukan di Kota Bandung. Pengembangan pendidikan Kota Bandung tidak sesuai dengan pembangunan pemukiman yang kini sudah banyak di wilayah timur.

"SMP itu pengembang tidak mengikuti dinamika perkembangan pemukiman. Kita tahu misal beberapa tahun lalu pengembangan perumahan ke Bandung timur ke arah Cibiru, Gedebage, Margahayu. Tapi pengembangan sarana baru tidak ke sana," jelasnya.

Buntut dari tidak meratanya fasilitas pendidikan tersebut membuat sistem zonasi tidak maksimal dan banyak kecamatan yang justru memiliki sekolah lebih dari satu dibandingkan kecamatan lainnya.

"Ada di wilayah timur yang tidak masuk zonasi. Karena tadi pemerintah tidak mengejar menyesuaikan pembangunan sekolah mengikuti perkembangan wilayah pemukiman," katanya.

4. Pendidikan harus mengikuti pertumbuhan pemukiman masyarakat

(Ilustrasi) IDN Times/Hisyamudin Keleten Kelin

Persoalan tersebut sebetulnya bisa sja diminimalisir dengan memindahkan sekolah yang jaraknya berdekatan di satu kecamatan pindah ke wilayah lain. Adapun sistem sekolah satu atap yang sebelumnya sudah di buat Kota Bandung. Menurutnya tidak maksimal dan tidak sesuai aturan.

Ia mencontohkan, sekolah SMP 2 dan SMP 5 jarak sudah berdempetan, ada baiknya hal tersebut bisa di pindahkan salah satunya demi pemerataan sistematis pendidikan di beberapa wilayah lain.

"Contoh lain SMP 3 dan 10 kebon kelapa, itu kan pemukiman padat tapi sekarang kan berkurang pemukiman. Bisa saja di pindahkan, sebagian sekolah sudah padat pindah ke wilayah timur," kata dia.