Pemprov Jabar Wacanakan Kepala Desa Punya Saham di Bank Daerah
- Pemprov Jabar rencanakan kepala desa punya saham di Bank Daerah
- Rencana implementasi pada 2028-2029 seiring fokus pembangunan pedesaan
- Target rampung infrastruktur desa di 27 kabupaten/kota Jabar pada 2027
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memberikan saham kepada kepala desa di bank milik daerah. Rencana ini nantinya akan diimplementasikan pada dua tahun mendatang atau selama 2028-2029, seiring dengan fokus pembangunan yang kini tengah dimaksimalkan untuk wilayah pedesaan.
"Saya ingin pemprov membagi saham kepada desa. Misalnya Bank Jabar, desa menjadi bagian dari pemilik saham. Jadi, uang yang kami distribusikan ke desa dibelikan saham. Rencana saya begitu, dan mekanismenya sedang kami cari," ujar Dedi Mulyadi melalui keterangan resmi, Rabu (27/8/2025).
1. Infrastruktur desa ditargetkan rampung 2027
Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan infrastruktur desa di 27 kabupaten/kota akan rampung pada 2027. Dengan begitu, seluruh desa di Jabar akan menjadi lebih mandiri dengan infrastruktur yang menunjang.
Dia menjelaskan, infrastruktur desa tersebut nantinya akan ditopang oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Seluruh infrastruktur desa, termasuk kabupaten dan provinsi, saya targetkan selesai pada 2027," ucap Dedi.
2. Desa dengan problema sosial tinggi akan jadi perhatian
Selain itu, KDM juga menyebut bahwa pembangunan infrastruktur tahap awal yang digulirkan untuk 2025 akan difokuskan terlebih dahulu bagi 27 kabupaten/kota. Selepas itu, pada 2026, pembangunan di level desa akan difokuskan untuk menangani permasalahan sosial.
"Mulai tahun depan, program akan diarahkan untuk desa yang mengalami problema sosial," tuturnya.
3. Dedi Mulyadi juga wacanakan pemilihan kepala desa lewat elektronik
Sebelumnya Dedi Mulyadi memang menaruh perhatian pada urusan desa yang ada di Jawa Barat. Dia sempat merancang digitalisasi di tingkat desa dengan menerapkan pemilihan kepala desa dengan pemilihan elektronik. Rencana ini pun nantinya akan diujicobakan di beberapa desa di wilayah Indramayu.
Dedi menjelaskan, pada prinsipnya sistem digitalisasi ini harus menimbulkan efisiensi bukan justru membuat anggaran membengkak di kemudian hari. Dia memastikan akan mengawal penerapan sistem digitalisasi ini.
"Kita lihat, digitalisasi itu harus melahirkan efisiensi. Jangan sampai dengan digital malah jadi mahal," ungkapnya.
