Pemprov Jabar Hapus Rencana Pinjaman Daerah di APBD 2027

27 Oct 2026, 13:05 WIBKota Bandung2 min read

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

Pemprov Jabar Hapus Rencana Pinjaman Daerah di APBD 2027

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemprov Jawa Barat memastikan tidak mengusulkan pinjaman daerah dalam RAPBD 2027, termasuk rencana utang ke PT SMI yang sebelumnya ditolak Kemendagri.
Rancangan awal RAPBD 2027 menargetkan pendapatan Rp29,35 triliun dan belanja Rp27,58 triliun, dengan strategi optimalisasi pendapatan serta rasionalisasi belanja.
Pemprov Jabar menyiapkan dana cadangan Rp50 miliar untuk kebutuhan darurat dan mitigasi bencana; potensi tunda bayar pekerjaan 2026 belum dipastikan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2026

Kemendagri menolak rencana utang Pemprov Jabar ke PT SMI karena tidak masuk dalam APBD Murni 2026.

Selasa (27/10/2026)

Sekda Jabar Herman Suryatman menyatakan gubernur tidak merencanakan pinjaman daerah dan Pemprov akan mengoptimalkan pendapatan serta merasionalisasi belanja.

2027

Pemprov Jabar tidak mengusulkan pinjaman daerah dalam RAPBD 2027, termasuk rencana utang ke PT SMI. RAPBD masih akan dibahas bersama DPRD Jabar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemprov Jawa Barat menghapus rencana pinjaman daerah, termasuk rencana utang kepada PT SMI, dari RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Who?
Pemprov Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Sekda Jabar Herman Suryatman, PT Sarana Multi Infrastruktur, Kemendagri, dan DPRD Jabar terlibat dalam proses kebijakan serta pembahasan RAPBD 2027.
Where?
Kebijakan ini berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan RAPBD 2027 akan dibahas bersama DPRD Jawa Barat.
When?
Rencana pinjaman tidak diusulkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027. Pernyataan Sekda Jabar dikutip pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Why?
Pemprov Jabar memilih menjaga keseimbangan fiskal dengan mengoptimalkan pendapatan daerah dan merasionalisasi belanja tanpa menambah beban pinjaman baru.
How?
Rancangan awal menargetkan pendapatan Rp29,35 triliun dan belanja Rp27,58 triliun. Dana cadangan Rp50 miliar disiapkan untuk kebutuhan darurat dan mendesak, termasuk mitigasi bencana.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah Jawa Barat tidak jadi meminjam uang untuk tahun 2027. Pak Herman bilang mereka mau memakai uang yang ada dan lebih hemat. Rencana pinjam ke PT SMI juga dibatalkan. Mereka menyiapkan Rp50 miliar untuk keadaan darurat, seperti bencana. Anggaran ini masih akan dibahas bersama DPRD Jawa Barat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Keputusan Pemprov Jawa Barat untuk mengandalkan kapasitas fiskal yang tersedia mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan anggaran. Optimalisasi pendapatan dan rasionalisasi belanja memberi ruang bagi pengelolaan yang lebih terukur, sementara dana cadangan Rp50 miliar menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan darurat dan mitigasi bencana.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipastikan tidak mengusulkan pinjaman daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Pemprov Jabar lebih memilih berhemat dengan merasionalisasi belanja dan mengoptimalkan pendapatan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.

Pembatalan tersebut termasuk rencana utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang mana sebelumnya ditolak Kemendagri karena tidak masuk dalam APBD Murni 2026. Pada tahun mendatang, rencana tersebut ikut dibatalkan.

"Tidak ada. Pak Gubernur sudah menyampaikan tidak ada rencana pinjaman di 2027. Kami akan optimalkan yang ada, baik dari sisi pendapatan, demikian juga dari sisi belanja," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, dikutip Selasa (27/10/2026).

1. Enggan banyak berkomentar soal tunda bayar

Ilustrasi APBD (IDN Times)

Dalam rancangan awal RAPBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp29,35 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp27,58 triliun. Selain itu, terdapat pengeluaran pembiayaan Rp1,84 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp74,37 miliar.

Herman menegaskan, Pemprov Jabar akan mengandalkan kemampuan fiskal yang tersedia, tanpa menambah beban melalui pinjaman baru. Sedangkan, terkait potensi tunda bayar atas pekerjaan 2026, Herman mengaku belum dapat dipastikan dan tidak diperkenankan direncanakan.

"Tunda bayar itu kan tidak boleh direncanakan, ya. Jadi kamk optimalkan yang ada. Nanti kita lihat saja di perjalanan," ujarnya.

2. Tunda bayar secara aturan dimungkinkan

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Saat ditanya mengenai potensi nilai tunda bayar atas pekerjaan 2026, Herman belum memberikan angka pasti. Dia menyebut Pemprov Jabar akan melihat perkembangan kondisi keuangan selama pelaksanaan anggaran.

"Ya nanti kita lihat. Ya, prinsipnya pendapatan dioptimalkan, belanja dirasionalkan. Ya, kalaupun ada hal-hal yang di luar jangkauan tentu nanti kita lihat di perjalanan. Yang jelas Kementerian Dalam Negeri menyampaikan tunda bayar dimungkinkan tetapi tidak boleh direncanakan," katanya.

3. Anggaran kebencanaan tetap dialokasikan

Sekda Provinsi Jabar, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Adapun dana cadangan Rp50 miliar disiapkan, untuk mengantisipasi kebutuhan darurat dan mendesak, termasuk mitigasi bencana alam. Herman menambahkan, angka-angka dalam RAPBD 2027 masih berupa rancangan, yang akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Jabar.

"Ya saya kira BTT kan kewajiban kami untuk antisipasi terutama untuk mitigasi bencana alam ya. Karena BTT itu dua variabelnya: satu karena kedaruratan, yang kedua karena kemendesakan. Nah dua-duanya harus kami antisipasi, angkanya seperti tadi disampaikan Pak Wagub (Rp50 miliar)," ucap Herman.