Pemindahan Pusat Pemerintahan Jabar Terhalang Masa Jabatan Gubernur
Bandung, IDN Times - Wacana pemindahan pusat pemerintahan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat ke luar Kota Bandung belum masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Iendra Sofyan mengatakan, ada beberapa hal yang membuat rencana pemindahan kantor pemerintahan ini belum masuk dalam RPJPD 2025-2045. Salah satunya, karena masa jabatan Gubernur Ridwan Kamil akan segera berakhir.
"Pemindahan (pusat pemerintahan) Itu belum masuk, masih (didiskusikan), Pak RK (Ridwan Kamil) keburu selesai, jadi kita lihat nanti," ujar Iendra, dikutip Selasa (1/8/2023).
1. Ridwan Kamil pastikan pemindahan bukan pusat Ibu Kota Jabar
Rencana pemindahan pusat pemerintahan Pemprov Jawa Barat ini diungkapkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias Emil pada beberapa waktu lalu. Mulanya, masyarakat mengira pemindahan ini menggeser ibu kota provinsi. Namun, Emil memastikan pemindahan hanya pusat pemerintahan.
Emil menegaskan, yang berpindah bukanlah ibu kota provinsi, melainkan pusat pemerintahan yang akan disatukan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Tegalluar, Kabupaten Bandung. Namun itupun baru pada tahap wacana.
"Bukan pemindahan ibu kota, tapi wacana penyatuan pusat pemerintahan. Jadi jangan pakai sebutan ibu kota karena itu jelas berbeda," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (15/10/2022).
2. Ibu Kota Jabar tetap berada di Kota Bandung
Emil mengatakan, Ibu Kota Jabar tetap Kota Bandung meski pusat pemerintahannya diwacanakan berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar, Walini dan Kertajati.
Adapun Tegalluar disebut paling potensial menjadi lokasi wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar.
"Jadi Ibu Kota Jabar tetap Bandung, tapi pusat pemerintahan kantornya berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar karena pusat pertumbuhan, Walini, dan Kertajati," jelasnya.
3. Ridwan Kamil sebut langkah ini baru rencana
Daerah yang menjadi titik akhir pemberhentian Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut dinilai strategis karena jadi simpul beberapa ruas jalan tol dan pusat ekonomi lainnya. Dia mencontohkan, kondisi ini sama seperti negara Malaysia, di mana Ibu Kota masih di Kuala Lumpur, namun pusat pemerintahannya berkumpul di Putrajaya.
"Seperti Malaysia, ibu kotanya tetap Kuala Lumpur, pusat pemerintahannya berkumpul di Putrajaya. Ini belum diputuskan, hanya kemarin Pak Presiden menanyakan, saya jawab belum pasti karena harus dimusyawarahkan," katanya.
