Pemindahan Ibu Kota Jabar, Ridwan Kamil Segera Bahas Bersama DPRD Baru

02 Sep 2019, 13:46 WIB

IDN Times/Debbie Sutrisno

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memastikan akan membahas mengenai pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar dengan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang baru. Sebab wacana pemindahan tersebut sudah masuk ke DPRD melalui rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) tahun 2009-2029.

"Ini kan masih akan ada kajiannya. Kajian itu bisa disetujui atau tidak. Kalau disetujui alasannya kenapa, semua sampaikan pada saat kajian," ujar Ridwan Kamil usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 di Gedung Merdeka, Senin (2/9).

Menurutnya, wacana ini bukan satu-satunya yang diajukan dalam RTRW tersebut. Setidaknya terdapat 10 hal yang diajukan ke DPRD Jabar dan seluruhnya akan melalui kajian terlebih dahulu.

1. Ada tiga daerah yang diperkirakan cocok menjadi ibu kota baru

Humas Pemprov Jabar

Menurut Emil, sapaan akrabnya, saat ini ada tiga daerah yang mungkin menggantikan Bandung, yaitu Tegalluar Kabupaten Bandung, Segitiga Rebana yang ada di Cirebon, Majalengka, dan Subang, serta daerah perkebunan Walini yang akan dilalui kereta cepat.

"Sebenarnya masih terbuka untuk yang lain, tapi yang sudah di-mention tiga tempat itu," ujar Emil.

Meski demikian, semua tengah dikaji kembali apakah ketiga daerah ini memang memadai dari segi luasan lahan, kondisi air, dan resiko kebencanaan.

"Enam bulan kajian dilakukan, tahun depan kami kabari lagi," paparnya.

2. Bandung sudah terlalu padat

backpackerjakarta.com

Mantan Wali Kota Bandung ini, Kota Kembang saat ini memang sudah kurang memadai dari segi kelayakan sebagai ibu kota. Musababnya, Bandung kian padat dan infrastruktur yang ada sudah tidak memadai untuk menampung pertumbuhan masyarakat, maupun mereka yang datang mencari pekerjaan.

"Sama seperti Jakarta, sudah ga cocok lagi melayani pusat pemerintahan karena kantornya menclok-menclok di mana-mana jadi tidak produktif," ungkapnya.

3. Pemindahan Ibu Kota Jabar tidak ada urgensinya

Instagram.com/bucek_denk

Sementara itu, pengamat tata kota, Nirwono Joga menuturkan, keinginan Pemprov Jabar untuk memindahkan ibu kota provinsi tidak ada sisi urgensinya. Bandung disebut masih cocok menjadi pusat pemerintahan saat ini.

Menurutnya, lebih tepat untuk pemerintah daerah bisa memperbaiki infrastruktur Kota Bandung maupun sejumlah kabupaten pendukung ibu kota. Selain itu infrastruktur dalam kota seperti tempat yang ramah bagi pejalan kaki, pesepeda, transportasi publik yang terintegrasi dan lain sebagainya,

"Juga harus fokus pada percepatan pembangunan kabupaten/kota di Jabar agar SDM masyarakat lebih unggul," ujarnya.

Di sisi lain, pemda juga wajib menyediakan lahan untuk hunian masyarakat, termasuk pengelolaan air bersih, pengolahan sampah dan limbah lingkungan lain.

Terkait wacana pemekaran daerah dan pembentukan provinsi Bogor Raya, Nirwono pun menolaknya. Dia menyebut pembentukan daerah baru tidak harus dilakukan sekarang.

"Tidak perlu lah ada wacana itu," pungkasnya.