Pemda KBB Tak Bisa Hindari Lonjakan Wisatawan saat Libur Nataru

Umbara menegaskan, yang bisa dilakukan bukanlah mencegah wisatawan. Menurutnya mengawasi berjalannya protokol kesehatan di kawasan wisata dan memberikan sanksi langsung dinilai lebih efektif.

"Nah, upaya kita berarti harus betul-betul ketat menjaga protokol kesehatannya. Terutama kepada para pemilik perusahaan wisata," kata Umbara.

Pengawasan protokol kesehatan ini akan dipantau oleh BPBD, Satpol PP dan Dishub KBB dengan mendirikan posko di Alun-alun Lembang.

Saat ini, Kabupaten Bandung Barat masih masuk dalam daftar daerah dengan status zona merah penyebaran COVID-19. Status itu pula yang seharusnya menjadi antisipasi lonjakan klaster wisata pasca libur panjang.

Atas hal itulah, Gubernur Jawa Barat meminta agar wisatawan menyertakan bukti hasil rapid test demi memastikan lokasi wisata bersih dari COVID-19.

"Mudah-mudahan sebelum Natal dan Tahun Baru zonanya sudah berubah kembali. Tetapi apa yang menjadi imbauan pak Gubernur kita mengikuti itu juga," kata Umbara.

Selain mengawasi wisatawan pada libur panjang, Umbara juga akan melayangkan surat edaran terkait larangan pesta yang mengundang kerumunan massa. Umbara meminta, warga Bandung Barat tetap di rumah dan tak perlu ikut liburan.

"Kita nanti bikin edaran bahwa di tahun baru nanti tidak boleh ada pesta kembang api, tidak boleh ada hiburan yang mengundang kerumunan," ujar Umbara.

Untuk ASN, lanjut Umbara, akan diberlakukan pola kerja dari rumah atau work from home (WFH). Umbara juga meminta agar ASN Bandung Barat tidak ikut menghabiskan waktu libur panjang Nataru di luar rumah.

"Untuk PNS Bandung Barat, sudah di rumah saja masing-masing gak usah kemana-mana. Sekarang pun mereka sedang WFH," pungkasnya.