Pemda di Jabar Harus Minta Rekomendasi Sebelum Lakukan Karantina Lokal

Menurutnya, kebijakan lockdown secara prosedur harus memintakan rekomendasi dari provinsi yang kemudian disampaikan ke pemerintah pusat. Rekomendasi beserta pertimbangan-pertimbangan daerah mutlak dikaji lebih dulu karena lockdown memiliki dampak sosial.

“Semua 27 kabupaten/kota kalau ingin lockdown seperti itu adanya mengajukan rekomendasi. Minimal ada pertimbangan-pertimbangan, tidak susah kok, pemerintah pusat nanti pasti melihat dan mempertimbangkan kondisi di daerah,” kata Uu.

Penerapan karantina lokal, lanjut Uu, harus mempersiapkan banyak hal terutama pemenuhan kesejahteraan warga yang terkena dampak. Dia mengambil contoh Pemprov Jabar yang sudah merencanakan akan membagikan bantuan Rp500.000 bagi warga miskin baru yang terdampak corona.

“Makanya pemerintah provinsi sudah mempersiapkan bantuan bagi yang terdampak sebesar Rp500.000,” ujarnya.

Uu mengaku kebijakan karantina lokal seperti yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya baik guna menekan penyebaran virus. Namun, dia meminta kebijakan tersebut mempertimbangkan aspek hukum dan dampak sosial.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya sedang mematangkan rencana lockdown atau karantina wilayah yang masuk zona merah penyebaran COVID-19.

"Opsi lockdown atau karantina wilayah khususnya untuk zona merah ini sedang kita bahas, besok akan dirampungkan," kata Emil

Meski begitu, dia tetap menyerahkan keputusan lockdown atau karantina sejumlah wilayah di Jabar kepada pemerintah pusat.

"Jika dalam keselamatan warga itu para Lurah, RW, RT melakukan karantina kewilayahan saya kira argumentasi itu bisa diterima. Yang level kota, kabupaten dan provinsi itulah yang harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat," imbuhnya.