Pasangan Jalur Independen Berpeluang Ramaikan Pilkada KBB

Meski sudah memenuhi syarat jumlah dukungan yang sudah diunggah dalam sistem Silon, namun politisi Partai Gerindra dan Ketua Rais Syuriah PC Nahdlatul Ulama (NU) KBB itu belum sepenuhnya lolos untuk bertarung di Pilkada KBB 2024 dari jalur independen. Sebab, ada beberapa tahapan lagi yang harus dilewati.

KPU KBB melakukan verifikasi administrasi dari 13 - 29 Mei 2024. Dalam tahapan itu, data yang sudah diunggah dalam sistem Silon akan dilakukan verifikasi apakah memenuhi syarat dukungan atau tidak.

Dalam tahapan ini KPU akan mencocokan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan bedasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Setelah tahapan itu, KPU KBB akan melanjutkannya dengan verifikasi faktual pada 3 - 16 Juni 2024 menggunakan metode sensus. "Kita akan periksa dukungan, khawatir ada yang ganda, ada yang gak jelas, tidak ada surat pernyataannya. Kalau clear baru kita lakukan verifikasi faktual ke lapangan," ujar Ripqi.

Dirinya menegaskan, jika dalam proses verifikasi faktual pihaknya menemukan ada indentitas yang berprofesi sebagai anggota TNI dan Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN, kepala desa dan perangkatnya serta penyelenggara dan pengawas Pilkada maka akan dicoret dari syarat jumlah dukungan.

"Itu kategori yang dilarang untuk memberikan dukungan. Kalau ditemukan saat proses verifikasi langsung dikeluarkan. Misalnya ditemukan ada 10 dukungan yang tidak memenuhi syarat," ujarnya.

Dalam tahapan verifikasi faktual ini, pasangan dari jalur perseorangan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan. "Misalnya ada 10 yang tadi tidak memenuhi syarat, kurang nanti itu diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan," ucap Rifqi.

Koordinator Divisi Teknis KPU KBB Cep Suryana menambahkan dalam tahapan verifikasi administrasi nantinya data yang sudah diunggah pasangan dari jalur perseorangan akan dilakukan pemeriksaan dari mulai identitas dan sebagainya.

Jika dalam tahap verifikasi administrasi ada salah satu hal yang tidak memenuhi syarat (TMS), maka yang bacalon tersebut tidak berhak untuk melakukan perbaikan.

"Kalau misalnya dalam verifikasi administrasi 88.934 dukungan ini terkoreksi, misalnya sebanyak 8.000. Jadi sisanya tinggal 80 ribu, sementara batas minimalnya 85 ribu, maka bacalon tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki," jelasnya.

Jika tahapan apabila dalam verifikasi administrasinya memenuhi syarat (MS) secara otomatis pasangan tersebut melenggang ke tahapan selanjutnya, yakni verifikasi faktual.

"Kalau verifikasi faktual yang bersangkutan itu berhak memperbaiki. Misalnya ada yang TMS, dari 88.934 dukungan ada yang terkoreksi sebanyak 10 ribu, itu berhak memperbaiki," kata Cep.