Partisipasi Warga Jabar dalam Bayar Retribusi Samapah Rendah
- DLH Jabar mengungkap rendahnya partisipasi warga dalam membayar retribusi sampah di sejumlah daerah Jawa Barat
- Masyarakat merasa keberatan dengan harga retribusi Rp10.000, menyebabkan protes dan masih banyak yang membayar di bawah itu
- Kondisi ini menjadi tantangan di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat, berdampak pada pengelolaan sampah di TPA dan biaya tinggi untuk mengelola air lindi
Bandung, IDN Times - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat mengungkap beberapa penyebab penanganan sampah yang belum maksimal di sejumlah daerah. Salah satu penyebabnya yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi pengelolaan sampah.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan, DLH Provinsi Jawa Barat, Resmiani mengatakan, jika berkaca dari beberapa negara lainnya, partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi berjalan dengan tertib.
"Willingness to pay (WTP) atau harga maksimum yang dibayarkan oleh masyarakat betul-betul harus menyadari bahwa ada kebutuhan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab semua pihak," ujar Resmiani di Bandung, Selasa (29/7/2025).
1. Warga banyak protes bayar retribusi sampah
Saat ini, untuk bayar pajak retribusi Rp10.000 masyarakat merasa keberatan dan menimbulkan protes. Harga tersebut ia nilai tergolong rendah dibandingkan dengan membeli satu bungkus rokok.
"Padahal mungkin kalau beli rokok lebih lebih gede dari itu. Ini per bulan untuk bayar Rp10.000 saja protes gitu. Jadi kebanyakan retribusi itu memang jauh di bawah itu. Masih ada yang Rp5.000, ada yang Rp7.000, Rp8.000. Rp10.000 tuh udah termasuk yang lumayan," katanya.
2. Mengelola sampah merupakan kewajiban bersama
Kondisi ini memang masih menjadi tantangan di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat. Pemerintah provinsi pun mendorong agar masyarakat bisa meningkat kesadarannya dalam membantu penyelesaian sampah agar tidak semuanya diolah di TPA.
"Nah, itu harus ada perubahan sikap dari masyarakat bahwa menggolah sampah itu adalah kewajiban. Sehingga jangan sampai membebani ke TPA ujungnya," ucapnya.
3. Mengelola air lindi sangat mahal
Dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak retribusi untuk pengelolaan sampah yang rendah, Resmiani mewanti-wanti akan berdampak kepada pengelolaan di TPA yang mana untuk mengelola air lindi memerlukan biaya yang tinggi.
"Kalau dengan banyaknya sampah yang masuk enggak dikelola kemudian TPA yang sudah seperti itu ya ujung-ujungnya pasti ke lingkungan, itu mengolah air limbah itu mahal sekali. Jadi jangan sampai itu menjadi masalah," kata dia.
