Pandemik COVID-19 Melandai, PAD Kota Bandung Mulai Meningkat

Ia melanjutkan, begitu masuk 2022 di mana keadaan pandemik sudah mulai melandai, meski memang belum terlalu longgar, pendapatan pajak hotel bisa menyentuh angka Rp34,8 miliar. Angka ini hampir sama dengan pendapatan normal sebelum pandemi.

Kondisi pendapatan yang terjun bebas ini juga sangat dirasakan saat memasuki Idul fitri.
"Juni 2020 saat Lebaran, pajak hotel hanya mencapai Rp1,6 miliar, padahal pada tahun sebelumnya Rp18,2 miliar, dikarenakan pada saat itu kasus COVID-19 sedang melonjak tinggi. Tahun 2021 ada sedikit pelonggaran, meskipun masih ada varian omicron, realisasi dari pajak hotel bisa mencapai Rp12,4 miliar," ungkapnya.

Namun, ia optimistis jika tahun ini pendapatan pajak bisa naik juga seperti bulan-bulan sebelumnya.
"Mei sekarang belum ada laporannya. Tapi prediksi kita akan lebih tinggi, yang pasti di atas dari 2021. Harapan kita bisa mendekati kondisi normal," imbuhnya.

Selain itu, Iskandar juga menyampaikan, untuk capaian pendapatan pajak di Kota Bandung tertinggi berasal dari pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Di tahun 2021 saja pendapatannya bisa berada di atas tahun-tahun sebelumnya, mencapai Rp543,9 miliar.

Lalu, kedua terbesar ada pada pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp509 miliar. Kemudian ketiga tertinggi berasal dari pajak restoran, realisasinya mencapai Rp208,6 miliar.

"Lalu ada pajak penerangan jalan yang mencapai Rp192,2 miliar. Kemudian pajak hotel mencapai Rp163,9 miliar di tahun 2021," rincinya.

Setelah itu baru menyusul pajak-pajak lainnya, seperti pajak air tanah, pajak parkir, pajak reklame, dan pajak hiburan. Meski telah merangkak naik, tapi Iskandar mengakui jika masih ada kendala pada prosesnya karena regulasi relaksasi pada komersil.

"Beberapa relaksasi juga mengurangi pendapatan pajak. Untuk yang PBB pengurangannya bisa sampai ratusan miliar. Lalu, di akhir tahun juga ada pengurangan 15 persen untuk yang komersil. Ya, saat pandemi ini kan kita juga tidak boleh terlalu memberatkan masyarakat ya," tuturnya.

Namun, untuk tetap mengoptimalkan pendapatan, Iskandar dan timnya mengambil beberapa langkah kebijakan, salah satunya dengan menyediakan pelayanan QRIS untuk pembayaran PBB. Ia mengaku, dengan adanya QRIS ini jadi bisa lebih memudahkan masyarakat dalam membayar bayar pajak.

"Kita memudahkan masyarakat untuk membayar, sekarang pembayaran PBB sudah bisa menggunakan QRIS. Lalu, dengan diterbitkannya perwal baru terkait pajak reklame, bisa menaikkan target capaian pendapatan dari pajak reklame juga di tahun ini," harapnya.