Panas! Konflik dengan Warga, Pesantren di KBB Diminta Angkat Kaki

Pendiri Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Alam Maroko Dadang Budiman mengatakan, PT IP Saguling meminta pondok pesantren segera mengosongkan lahan dalam kurun waktu sebelum tanggal 10 Februari 2021 besok.

Konflik antara pihak pesantren dan warga setempat ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Kendati demikian, persoalan itu sudah dimediasi oleh pemerintah desa pada 27 Januari lalu.

"Kami menganggap itu bukan mediasi dan kami yakin itu sudah disetting. Pertemuan itu digunakan untuk menekan kami. Oleh karena itu, dari awal sampai saat ini kami tidak menerima hasil pertemuan itu," ujar Dadang, Selasa (2/2/2021).

Meski mendapat surat edaran untuk segera mengosongkan lahan, Dadang memilih bertahan. "Kami tidak akan mengosongkan tempat itu. Walau sekarang mereka mengancam akan melaporkan kami ke pihak berwajib. Silakan," kata Dadang.

Dadang menyampaikan, pihak pesantren bakal melakukan audiensi dengan DPRD KBB dan Pemda KBB. Hal itu dilakukan sebagai upaya mempertahankan diri atas pengusiran pesantren.

"Kami sudah layangkan surat pengaduan ke DPRD dan Bupati. Kami yakin DPRD dan juga Bupati KBB akan bersikap netral dan tidak ada kepentingan. Camat dan perangkat ke bawah itu tidak netral. Mereka berkomplot untuk membubarkan pondok pesantren ini," lanjut Dadang.

Kepala Desa Mekarjaya Ipin Surjana mengungkapkan, konflik antara pondok pesantren dengan masyarakat setempat itu bermula dari minimnya komunikasi sosial yang dibangun pihak pesantren. Konflik kemudian membesar hingga timbul kebencian.

"Warga memang inginnya pesantren bubar, karena dianggap tidak menghargai pengurus RT dan RW," sebut Ipin.

Kasus lainnya menurut Ipin merembet pada kasus pernikahan yang dinilai tanpa wali. Warga merasa keberatan lantaran pernikahan itu dinilai tidak lazim dilakukan. Konflik memuncak sampai pemblokiran akses jalan menuju pesantren.

"Penutupan jalan itu dilakukan warga.
Awal masalahnya karena ada pengurus pesantren yg menikahi warga (janda) tanpa wali," kata Ipin.

Sementara itu, Humas PT Indonesia Power Saguling, Agus Suryana mengatakan, secara prinsip pihaknya tidak mempermasalahkan siapapun untuk membangun pesantren di atas lahannya. Namun, konflik antara pesantren dan warga ini tidak menemui titik temu meski sudah dilakukan mediasi.

"Pesantren diberikan kesempatan untuk konsolidasi atau berdamai dengan warga. Manakala tidak terjadi kesepakatan, kita kasih solusi atau alternatif relokasi tempat," terang Agus.

Agus menyampaikan, pilihan relokasi itu demi mengurangi dampak konflik yang lebih besar. Secara prinsip, Indonesia Power sama sekali tidak terganggu dengan aktivitas pondok pesantren. Relokasi yang dimaksud bertujuan untuk menciptakan kondusifitas di tengah masyarakat.

Agus menegaskan, pihak pesantren dibolehkan membangun kembali di lahan Indonesia Power di lokasi lain dengan catatan diterima oleh masyarakat setempat.

"Mereka dipersilakan mencari di tempat kita di wilayah lain. Tapi dengan catatan harus ada penerimaan dari masyarakat setempat," terang Agus.