Ngotot UMK Naik 25 Persen, Buruh di Cimahi Siap Aksi Besar-besaran

Asep mengatakan, jika mengacu ada peraturan baru tersebut Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Cimahi jelas tidak akan mengalami banyak perubahan. Kalangan buruh menilai formulasi baru penghitungan upah itu hanya merugikan kalangam buruh atau pekerja.

"Tentu saja kami menolak, itu jelas merugikan kalangan buruh. Tidak ada bedanya dengan PP Nomor 36 sebelumnya," ucap Asep.

Untuk itu, tegas Asep, kalangan buruh di Kota Cimahi meminta kenaikan upah 25 persen tahun depan. Tuntutan kenaikan upah yang dilayangkan kalangan buruh di Kota Cimahi berdasarkan hasil survey internal dimana kebutuhan buruh saat ini terus mengalami kenaikan karena kebutuhan pokok utama saat ini harganya terus mengalami meroket.

Asep melanjutkan, aliansi buruh dan pekerja di Kota Cimani bakal melakukan aksi besar-besaran untuk menuntut kenaikan upah layak tahun depan. Kalangan buru mengancam akan melakukan aksi mogok massal.

Selain kenaikan upah 25 persen, kalangan buruh juga menuntut pemerintah untuk mencabut Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Secara khusus, buruh juga meminta Pemkot Cimahi mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenagakerjaan.

"Aksi all out dilaksanakan selama tiga hari yakni tanggal 22, 23, dan 24 November 2023. Itu hasil rapat koordinasi serikat pekerja dan serikat buruh di Kota Cimahi," ucap dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi Asep Jayadi mengatakan, pihaknya mulai melakukan pembahasan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2024 bersama Dewan Pengupahan Kota (DPK) Cimahi.

Namun, pihaknya enggan berspekulasi terkait besaran UMK tahun depan. Pasalnya, kata dia, untuk menghitung besaran upah tersebut pihaknya masih menunggu nilai laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan laju inflasi.

"Bahwa untuk penetapan UMK kota pertama nunggu hasil LPE dari BPS. Ketika sudah keluar LPS bisa dijadikan sebagai dasar perhitungan UMK," jelas Asep.

Dia menjelaskan, setelah ada hasil penghitungan nantinya pihaknya akan melakukan dapat pleno untuk menetukan besara UMK tahun 2024. Nilainya nantinya akan disampaikan kepada Pj Wali Kota Cimahi untuk direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat.

"Rencana tanggal 22-24 November kita rekomendasikan ke gubernur, karena tetap kan yang menentukan gubernur. Paling lambat UMK itu kan 30 November," kata Asep