Netty Prasetiyani Soroti SPPG Bermasalah, BGN Diminta Tindak Tegas
- Netty Prasetiyani meminta BGN tindak tegas SPPG yang bandel dan tidak taat aturan, serta melakukan evaluasi menyeluruh.
- Jika ditemukan kesalahan serius, BGN harus menjatuhkan sanksi tegas termasuk penutupan sementara demi perbaikan menyeluruh.
- Netty juga menyoroti potensi fraud dalam penyelenggaraan MBG, pentingnya kualitas sumber daya manusia, dan keterlibatan aparat penegak hukum dalam pengawasan MBG.
Bandung, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan tindakan tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bandel dan tidak taat secara aturan. Politisi PKS Jabar ini juga meminta BGN melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Meski begitu, Evaluasi dikatakannya, tidak cukup berhenti pada administrasi, tetapi harus menyentuh aspek pengawasan, penindakan, hingga keberanian menutup para SPPG nakal tersebut.
"Kasus yang terjadi harus menjadi pijakan BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh. BGN juga harus berani melakukan beberapa tahapan, tahapan penindakan," ujar Netty, Selasa (23/12/2025).
1. Jangan ragu tutup SPPG bandel
Netty meminta, jika ditemukan kesalahan serius dalam pengelolaan SPPG, BGN tak boleh ragu menjatuhkan sanksi tegas, termasuk penutupan sementara demi perbaikan menyeluruh.
"Bila memang ada SPPG yang melakukan kesalahan dan perlu ditutup sementara, maka BGN harus lakukan agar ada perbaikan," katanya.
Netty menolak keras cara pandang yang meremehkan kasus keracunan dengan pendekatan kuantitatif semata. Baginya, satu korban saja sudah cukup menjadi indikator kegagalan tata kelola.
"Cuma sekian orang, berarti kan cuma sekian persen dari sekian banyak SPPG. Kita nggak bisa menolerir pernyataan seperti itu. Satu saja yang menjadi korban dari penyelenggaraan MBG, tentu menjadi alarm, menjadi sinyal bahaya bagi tata kelola MBG ini," tegasnya.
2. Fraud jangan sampai terjadi dalam program MBG
Selain aspek keamanan pangan, Netty turut menyoroti potensi fraud dalam setiap tahapan penyelenggaraan MBG, mulai dari penentuan titik lokasi SPPG hingga distribusi penerima manfaat. Ia mengungkap adanya keluhan masyarakat yang kehilangan hak menerima MBG karena didahului atau diserobot pihak lain.
"Jadi jangan ada fraud, mulai dari penentuan titik lokasi SPPG dan penerima manfaat, yang kedua lakukan distribusi peserta atau penerima manfaat dengan sebaik-baiknya," katanya.
"Kemudian yang ketiga, lakukan pengawasan terhadap pengadaan bahan makanan jangan ada celah sedikit pun dari pengadaan bahan makanan yang berdampak pada kualitas MBG itu sendiri," jelas Netty.
3. BGN harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum
Netty juga menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia, sehingga pelatihan ahli gizi, kepala SPPG, hingga petugas quality control harus dipastikan berjalan serius dan berstandar tinggi, mencakup pemahaman gizi, pengolahan makanan, pemorsian, hingga pengemasan.
"BGN harus bekerja sama dengan para pihak agar bisa berkualitas MBG ini," ucapnya.
Lebih jauh, Netty mendorong keterlibatan aparat penegak hukum dalam pengawasan MBG. Langkah ini dinilai krusial mengingat besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk program tersebut.
"Agar tidak ada penyimpangan dari anggaran yang besar dari MBG ini. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan diselenggarakan MBG. Yang pertama, gizi tertingkatkan, membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan denyut ekonomi itu ada di lapangan di masyarakat," tuturnya.
