Bandung, IDN Times - Dukungan masyarakat sipil terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir di berbagai daerah. Di Kota Bandung, dukungan serupa juga terjadi.
Hampir sepekan lalu, sejumlah elemen masyarakat sipil yang terdiri dari mahasiswa, buruh, hingga pelaku seni dan budaya turut andil mendukung terhadap RUU KPK. Kali ini, kelompok masyarakat sipil dari kalangan seniman tradisional pun ikut menyuarakan dukungan dengan aksi seni Babarongan.
Prokontra terhadap RUU KPK terus bermunculan di berbagai daerah. Di Kota Bandung, aksi dukungan terhadap RUU KPK kembali berlangsung di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro. Kali ini, aksi damai dilakukan masyarakat sipil dengan menggelar kesenian tradisional.
Hal tersebut dilakukan elemen yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Jawa Barat Anti Korupsi. Di mana mereka melakukan atraksi kesenian Babarongan yang lengkap dengan alat musik tetabuhan seperti rebana dan bedug.
Aksi damai ini di mulai sekitar pukul 10.00 WIB. Tidak hanya atraksi seni tradisional, dari peserta aksi damai juga terlihat mojang Bandung yang ikut membagikan bunga Mawar kepada pengendara dan warga yang melintas.
Koordinator Aksi Rizal Triadi mengatakan, dukungan RUU KPK tidak hanya selalu persoalan politik. Dalam memberikan dukungan terhadap RUU KPK, juga bisa dilakukan dalam bentuk seni dan budaya.
"Aksi damai ini, kami sekalian memperlihatkan dan melestarikan serta memperkenalkan budaya kepada masyarakat. Jadi, kami bukan hanya aksi dan orasi mendukung RUU KPK. Kami juga ikut melestarikan budaya," ujar Rizal di depan Gedung Sate, Rabu(11/10).
Kendati demikian, dia memastikan, kedatangannya ke depan Gedung Sate tetap dalam rangka mendukung penuh RUU KPK. Pihaknya optimistis RUU KPK akan membawa kemajuan untuk penanganan korupsi di Tanah Air.
"Tujuan kita dari awal tetap dukung penuh RUU KPK karena kami berpendapat bahwa dengan RUU KPK di sini akan membuat KPK lebih kuat bukan memperlemah," ujar dia.
Rizal menilai, banyak poin yang perlu direvisi diantaranya adalah persoalan pengaturan penyadapan, yang seharusnya jangan sampai merusak privasi secara luas. Dengan demikian, menurut dia, dengan adanya dewan pengawas justru akan lebih mengoptimalkan kinerja lembaga antirasuah tersebut agar tidak keluar jalur.
"Untuk sekarang KPK bisa menyadap kapan saja dan di mana saja. Jadi dengan adanya dewan pengawas, setidaknya harus ada izin dewan pengawas. Karena KPK itu bukan malaikat," kata dia.
Aksi damai mendukung RUU KPK yang dilakukan warga sipil yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Jawa Barat Anti Korupsi ini berjalan tertib. Aksi tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.
Terutama di saat peserta aksi mempertunjukan atraksi seni Babarongan dan bagi bunga kepada pengendara yang membuat lalu lintas sedikit tersendat. Sebab, sejumlah pengendara terpaksa mengurangi kecepatan karena terhadap mojang Bandung yang membagikan Mawar kepada pengendara.
Penyampaian aspirasi warga sipil yang berlangsung di depan Gedung Sate itu berlangsung sekitar satu jam. Sejak di mulai sekitar pukul 10.20WIB, massa akhirnya membubarkan diri pada pukul 11.30WIB.