Masuk Musim Hujan, Farhan Ingatkan Warga di 7 Kecamatan Rawan Longsor

Farhan menjelaskan, kawasan rawan longsor di Kota Bandung membentang di wilayah utara, mulai dari Cibiru hingga Cidadap. Sebanyak tujuh kecamatan menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mitigasi bencana, sehingga koordinasi antara BPBD dan aparatur kewilayahan perlu diperkuat untuk menghadapi potensi hujan deras.

Kesiapsiagaan tersebut menjadi penting karena karakteristik wilayah utara Bandung memiliki sejumlah kawasan perbukitan dan lereng yang perlu diwaspadai ketika curah hujan meningkat. Kondisi tanah yang jenuh akibat hujan berkepanjangan dapat meningkatkan risiko pergerakan tanah, terutama pada lokasi yang memiliki kemiringan lereng dan sistem drainase kurang memadai.

Meski telah menyebut tujuh kecamatan sebagai wilayah rawan, Farhan belum merinci seluruh nama kecamatan yang masuk dalam perhatian pemerintah. Informasi lebih detail mengenai lokasi rawan dan tingkat risikonya masih diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi wilayah tempat tinggal mereka serta langkah antisipasi yang perlu dilakukan.

Dalam situasi tersebut, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dilakukan melalui koordinasi antarinstansi. Pemerintah juga perlu memastikan informasi mengenai potensi longsor, jalur evakuasi, dan prosedur penanganan darurat dapat menjangkau masyarakat, terutama mereka yang tinggal berdekatan dengan lereng atau tebing.

Selain ancaman longsor, Farhan meminta perangkat daerah meningkatkan perhatian terhadap sejumlah kawasan yang memiliki risiko gangguan aliran air saat hujan deras. Salah satu titik yang disoroti adalah kawasan Cihampelas, tepatnya di depan Hotel Grand Tjokro, yang menurutnya perlu dijaga agar tidak kembali mengalami kerusakan.

“Beberapa titik di utara yang perlu diperhatikan antara lain Cihampelas, di depan Hotel Grand Tjokro. Jangan sampai terjadi kerusakan lagi,” kata Farhan.

Perhatian serupa diberikan terhadap aliran Sungai Citepus hingga kawasan Pagarsih yang berada di wilayah barat Kota Bandung. Pemerintah juga memantau kondisi Sungai Cikapundung yang membelah pusat kota, terutama pada titik-titik yang dinilai memiliki potensi menimbulkan banjir bandang ketika terjadi peningkatan debit air secara signifikan.

Farhan menilai ancaman tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena dampak banjir bandang dapat berbeda dengan genangan yang biasa terjadi setelah hujan. Aliran air yang datang secara tiba-tiba dan membawa material dapat menimbulkan risiko lebih besar bagi masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di sekitar bantaran sungai.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Farhan telah menginstruksikan jajaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), khususnya bidang yang menangani daya rusak air, agar meningkatkan kesiapsiagaan. Koordinasi dengan BPBD dan aparatur kewilayahan menjadi bagian penting dalam memastikan potensi gangguan aliran air dapat dipantau dan ditangani sesuai kondisi di lapangan.

Meningkatnya risiko bencana saat hujan deras menjadi perhatian bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lereng, tebing, maupun bantaran sungai. Kewaspadaan diperlukan terutama ketika hujan berlangsung dalam waktu lama karena kondisi tersebut dapat memengaruhi kestabilan tanah dan meningkatkan debit aliran sungai.

Warga yang tinggal di kawasan perbukitan perlu memperhatikan perubahan kondisi lingkungan, seperti munculnya retakan baru pada tanah, pergeseran permukaan tanah, pohon atau tiang yang mulai miring, hingga rembesan air yang tidak biasa pada lereng. Tanda-tanda tersebut dapat mengindikasikan adanya potensi pergerakan tanah sehingga masyarakat perlu segera menjauh dari lokasi berbahaya dan menghubungi petugas terkait.

Sementara itu, masyarakat yang bermukim di sekitar aliran sungai juga perlu memperhatikan perubahan debit dan warna air, terutama ketika hujan deras terjadi di kawasan hulu. Kenaikan muka air secara cepat maupun aliran yang membawa banyak material dapat menjadi tanda bahaya yang membutuhkan respons segera.

Di tengah potensi tersebut, kesiapsiagaan pemerintah perlu dibarengi penyampaian informasi kebencanaan yang mudah diakses masyarakat. Pemetaan wilayah rawan, sosialisasi jalur evakuasi, serta koordinasi antara BPBD, kecamatan, dan kelurahan menjadi langkah yang diperlukan agar warga mengetahui tindakan yang harus dilakukan sebelum maupun ketika bencana terjadi.

Dengan adanya tujuh kecamatan yang menjadi perhatian dalam antisipasi longsor, tantangan Pemkot Bandung berikutnya adalah memastikan kesiapsiagaan tidak berhenti pada instruksi kepada perangkat daerah. Upaya mitigasi juga perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret di lingkungan permukiman, sehingga masyarakat yang berada di kawasan rawan memiliki informasi dan kesiapan menghadapi kemungkinan bencana.