Masih Jadi Perhatian, Kasus Stunting di Kota Bandung Masih Naik-Turun

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian mengungkapkan data 2021 yang mengulas kondisi kesehatan di 151 kelurahan, 30 kecamatan, yang ada di Kota Bandung. Dari data tersebut, sebanyak 12 kelurahan di 12 kecamatan diketahui memiliki kasus stunting terbanyak. Lokasi kelurahan itu terletak di tengah pusat kota.

"Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Panjunan nomor satu, ada 39,19 persen balitanya dinyatakan stunting. Kemudian, ada Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Margahayu Utara ada 35,26 persen balitanya mengalami stunting," ujar Anhar, Kamis (18/8/2022).

Untuk di tingkat Provinsi Jabar sendiri, Anhar menjelaskan bahwa Kota Bandung masih ada di urutan 20 dari 27 kabupaten dan kota di Jabar dengan angka stunting yang tinggi. Meski demikian, penanganan dan pengurangan kasus stunting masih menjadi perhatian pemerintah setempat. 

Dengan angka stunting yang masih tinggi ini, Anhar mengatakan ada multi-faktor yang mempengaruhi tingkat stunting di Kota Bandung. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian, faktor penyebab stunting salah satunya adalah pola asuh dari orangtua.

Selain itu, ada juga faktor lingkngan hidup yang kotor seperti konsumsi air yang tercemar limbah rumah tangga. "Air minum atau air bersih yang tercemar limbah rumah tangga itu jelas memengaruhi bayi dan Ibu hamil terserang stunting," ucapnya.

Kemudian, faktor lain yang turut memicu terjadinya stunting adalah pola makan dari remaja calon ibu di Kota Bandung. Menurutnya, saat ini konsumsi makanan remaja banyak yang kurang bergizi.

"Memang belum ada survei menyeluruh, tapi bisa kita lihat makanan jajanan seperti cimol, cilok, atau junkfood dengan gizi yang tidak mendukung. Minyak goreng juga sudah lama itu realitas mencolok mata, dan itu dikonsumsi oleh remaja putri," kata dia.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana sependapat dengan Anhar. Dia mengatakan, dari hasil analisa situasi kinerja tahun 2021, diketahui bahwa pola asuh dan perilaku masyarakat dalam berkeluarga masih menjadi faktor utama penyebab stunting di Kota Bandung.

Untuk mengurangi angka stunting di Kota Bandung, pemerintah setempat sudah membuat beberapa langkah khusus seperti memfokuskan penekanan angka stunting pada balita di 56 kelurahan.

"Ada 56 keluarahan yang akan ditetapkan menjadi lokasi fokus prioritas stunting hingga tahun 2023. Namun pencegahan dan penanganan stunting tidak hanya dikhususkan pada lokasi tersebut," ujar Yana, beberapa waktu lalu.

Yana menambahkan, kepala perangkat daerah juga harus memahami dan memetakan situasi stunting sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang pencepatan penurunan stunting.

"Para Camat harus melaksanakan rembuk stunting di tingkat kecamatan sesuai dengan pedoman. Mereka juga dapat menganggarkan minimal 10 persen dari dana PIPPK untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mengatakan, upaya penurunan stunting dilakukan lewat pembentukan tim percepatan penurunan stunting atau TPPS yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Aksi konvergensi dan intervensi dari beberapa OPD coba disinergikan upaya dalam penurunan stunting di Kota Bandung. Pastinya hasil dari pertemuan ini ada komitmen yang kuat," ujarnya.

Soal anggaran, Kenny menambahkan, hitungan ideal setiap OPD menganggarkan 5 persen untuk stunting, sementara untuk kewilayahan 10 persen.

"Lima persen OPD terkait dan 10 persen dari PIPPK di wilayah. Ini Masih persentase. Ada beberapa anggaran tinggal dihitung saja anggaran keseluruhan. Contohnya Rp5 miliar dari DPPKB, 5 persennya bisa untuk stunting," kata dia.