Masalah Terlalu Kompleks, Ridwan Kamil Akan Rutin Bertemu Buruh

Kepada Kepala Disnakertrans Jawa Barat, Ade Afriandi, Emil meminta untuk dibuatkan jadwal rutin. Emil mengaku doyan membuat pertemuan langsung dengan masyarakat untuk mendengar keluhan sebelum menyelesaikan sebuah problema.

“Nah urusan ekonomi ini tentu ada yang namanya pengusaha, ada juga pekerja. Buruh ingin sejahtera, tentu, pekerja juga ingin maju. Lalu di mana letaknya (permasalahannya)?” kata Emil, di sela-sela pidatonya di aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Rabu (1/5).

Untuk itu, Emil bilang kalau pertemuannya dengan para buruh di Jawa Barat bisa dilakukan dua sampai empat hari sekali. “Jadi mohon dibuatkan jadwalnya, pak,” kata Emil, pada Ade.

Emil merasa permasalahan yang merugikan buruh terlalu rumit untuk diselesaikan. Soalnya, masalah tersebut tidak hanya menyangkut pengupahan semata. Maka itu, Emil meminta setiap pertemuan rutin nanti disesuaikan dengan tema masalahnya.

“Inilah alasan kita ketemu dirutinkan. Macam-maca dimensi (masalahnya). Nanti diatur dibikin ertemuan per tema. Urusan permuahan, urusan pensiun, dan lain-lain,” kata dia.

Dalam pertemuan di Aula Disankertrans tersebut, hanya tiga perwakilan serikat buruh yang berkesempatan memberi tanggapan atau bertanya pada Emil. Masalah yang mereka utarakan memang beraneka ragam, mulai dari masalah rebutan lapangan kerja sampai perumahan.

Masalah rebutan lapangan kerja, diutarakan salah satu buruh yang merasa terpinggirkan oleh pendatang. Dia bilang kalau banyak sekali masyarakat daerah pabrik yang menganggur karena lapangan pekerjaanya diserobot penduduk migrasi.

“Sebuah kota industri akan menjadi magnet bagi urban. Hari ini mungkin Pemprov dengan berbagai upaya ingin mengurangi angka pengangguran dengan mendidik calon pekerja dan sebagainya. Tapi ternyata di lapangan masih banyak yang sulit dapat pekerjaan karena datangnya penduduk dari luar Jawa Barat. Mohon dilakukan komunikasi, solusi, untuk daerah hingga tidak memilih tenaga kerja di luar Jawa Barat,” ujarnya.

Ide Emil untuk meminta pengusaha membuat rusunawa di samping pabrik guna menekan ongkos transportasi buruh dikritisi Novi YuliantI, salah satu anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Novi menganggap bahwa ide tersebut hanya akan menambah beban buruh.

Alasannya, pengusaha tetap akan melimpahkan beban rusunawa pada buruh dengan skema pembayaran cicilan. “Nanti dicicil lagi, ya sama saja. Kalau saya rasa lebih baik pabrik menyediakan mess gratis. Jadi, saya titip pak Gubernur, tolong kalau mau kasih perumahan yang gratis,” kata Novi.

Ada pun pertanyaan terakhir, ialah tentang ojek online di Indonesia yang mendapat upah murah dari setiap perjalanannya. Buruh tersebut membandingkan dengan ojek online di Thailand, yang mana mendapat ongkos jalan tiga kali lebih besar dibanding ojek online di Indonesia.

“Kata ojek Thailand, namanya wisatawan pasti pakai online dan tidak akan keberatan dengan ongkos mahal. Nah kalau penumpang musiman pasti pakai kendaraan umum. Jadi menurut saya, jangan sampai ojek online semakin banyak, sementara kendaraan umum dibiarkan rugi,” tutur dia.