Maman Imanulhaq Semprot Bey Machmudin: Jangan Sok Jagoan!

Kegiatan politik di GiM yang kental dengan peristiwa politik seharusnya terbuka bagi siapapun bacawapres yang akan menggelar kegiatan di gedung tersebut. Jangan sampai semangat itu dihalangi dengan birokrasi.

"Jangan tiba-tiba historical value yang dibangun Sorkarno dengan begitu hebat dengan GIM atas pledoinya itu, tiba-tiba dimentahkan oleh boneka-boneka birokratif, oleh administrasi," ungkapnya.

Maman mengatakan, bangsa Indonesia sendiri besar bukan karena birokrasi semata. Menurutnya, Indonesia bisa besar seperti sekarang ini tidak lepas dari gagasan dan narasi-narasi, sehingga dia meminta agar Bey Machmudin tidak sok jagoan dalam hal birokrasi.

"Indonesia itu tidak pernah maju karena birokrasi kok, Indonesia maju itu dengan narasi besar dengan heroisme. Jadi berhenti, jangan sok jagoan, jadi birokrasi yang berlindung dari aspek administratif tapi melupakan tentang sejarah," katanya.

Lebih lanjut, Maman menambahkan, saat ini persoalan itu sudah dilaporkan ke Ombudsman Jawa Barat. Adapun jika pembatasan kegiatan serupa terjadi pada Anies Baswedan, maka akan kembali dilaporkan sesuai prosedural.

"Bale Amin selalu mengambil langkah konstitusional, kami mengkritisi kebijakan dari (Pj) Gubernur Jabar saudara Bey Machmudin dengan cara melaporkan ke Ombudsman," kata dia.

Sebelumnya pejabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin sudah menjelaskan secara penuh alasan pembatasan kegiatan Anies di GIM. Dia menerangkan, pembatalan kegiatan ini terjadi karena izin yang awalnya hanya kegiatan diskusi, kemudian berubah menjadi kegiatan politik.

"Terkait dengan acaranya bapak Anies Baswedan, mohon dilihat secara utuh, pertama adalah ada pengajuan permohonan izin. Di situ disampaikan bahwa digunakan untuk diskusi," ujar Bey, Senin (9/10/2023).

Bey memastikan, Pemprov Jabar melalui Dibudpar sudah berkoordinasi dengan panitia dan memastikan tempat itu digunakan untuk politik. Namun pada akhirnya muncul spanduk yang mengarahkan pada politik praktis.

Menurutnya, aturan soal larangan politik praktis digelar di gendung aset pemerintah seharusnya sudah diketahui Anies Baswedan. Sebab Anies sendiri merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta.

"Saya kira juga Bapak Anies sebagai mantan Gubernur, mantan Menteri juga paham, bahwa ada aturan yang harus ditegakkan oleh para ASN ini. D imana mereka melihat dari baliho-baliho dengan tulisan Capres-Cawapres,"

"Dan sudah jelas bahwa aturan KPU melarang adanya pelaksanaan yang bersifat seperti kampanye selama sebelum kampanye," katanya.

Bey menegaskan, Pemprov Jabar dalam kondisi ini hanya menjalankan tugas sesuai dengan peraturan KPU, sehingga pembatalan sudah berdasarkan aturan, dan memiliki landasan hukum yang kuat.

"Teman-teman ASN dari Dibudpar ini hanya menegakkan aturan dengan menurunkan baliho dan memberikan konfirmasi ulang kepada pemohon, bahwa ternyata ini tidak diskusi, ada politiknya," ucapnya.