Mahfud MD Siap Turun Tangan Selesaikan Konflik Rempang Eco-City

Berdasarkan data yang dimilikinya, Mahfud menjelaskan, ada beberapa yang tidak tersampaikan pada publik mengenai PSN Rempang Eco-City. Menurutnya, saat itu sudah ada kesepakatan antara warga dan investor beberapa waktu lalu.

Dimana dalam MOU ada sekitar 17.500 hektare, dan 2.000 hektare akan segera dimanfaatkan. Hal itu sudah disepakati oleh 1.200 KK, dan masing-masing diberi tanah 500 meter persegi dengan rumah tipe 45 seharga 120 juta. Lokasinya pun dekat pantai.

"Kemudian diberi uang tunggu juga setiap kepala satu bulan Rp1,034.000 itu yang sudah disepakati dan setiap KK kalau rumahnya belum jadi diberi sewa. Untuk daerah terpencil situ satu bulan satu juta sudah diputuskan dihadiri masyarakat," katanya.

Kemudian, Mahfud mengatakan, para investor juga akan memberikan uang ke pemerintah daerah dengan nominal Rp1,6 triliun untuk menyelesaikan, dan mengatasi persoalan yang ada. Namun beberapa keterangan ini belum semuanya tersampaikan pada masyarakat setempat.

"Kita akan memberi jaminan kepastian hukum karena bagaimanapun siapapun kalau orang sudah mempunyai hak hukum atas usaha atau benda, harus diberi kepastian hukumnya, siapa yang punya kenapa dia punya," katanya.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, PSN Rempang Eco-City sudah direncanakan sejak 2004. Kemudian MOU tentang memuat kesepakatan telah dibuat secara sah dan berlaku sebagaimana undang-undang. Namun dirinya merasa kaget saat ini muncul konflik antara investor dan masyarakat.

"Tahun 2004 tidak terjadi apa-apa, sekarang baru Menko Polhukam, baru kita selesaikan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah memberikan respon atas konflik ini. Dia mengatakan, warga sebelumnya sudah sikaakan diberikan lahan 500 meter plus bangunan type 45. Namun, karena komunikasi yang kurang baik, terjadi kericuhan.

"Ini tidak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya menjadi masalah. Menurut saya nanti, mungkin besok atau lusa, Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," ujar Jokowi di Banten, Selasa (12/9/2023).

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta warga harus diberi solusi yang baik. Sehingga, bentrok tidak akan terjadi lagi.

"Ya, itu bentuk komunikasi yang kurang baik, kalau warga diajak bicara, diberikan solusi," ucap dia.

Kemudian, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia memiliki tiga dugaan soal konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam belakangan ini. Ketiga dugaan itu disampaikan Bahlil ketika menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9/2023).

"Saya punya tim sekarang di lapangan. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan, dugaan saya, tapi jangan kita suudzan dulu. Dugaan saya yang pertama karena memang sosialisasinya belum berjalan dengan baik, harus diakui dan kemarin Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk turun langsung. Ya itu memang tanggung jawab sebagai menteri yang dari anak kampung," tutur Bahlil.

Bahlil menambahkan, dirinya dulu pernah bertemu dengan rakyat Pulau Rempang dan kemudian mendapatkan demo kecil-kecilan. Namun, dia mengaku menemui mereka dan kemudian saling berbicara satu sama lain.

"Insyaallah kalau kita ngomong baik-baik, insyaallah mereka punya hati kok, mereka ngomong baik. Itu satu, komunikasi kurang bagus," ucap dia.