Kota Cimahi Berhasil Kurangi Sampah Harian hingga 30 Ton

Di sejumlah wilayah, warga Cimahi sudah mengelola sampah secara mandiri sebelum sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Di RT 03 RW 10 Cipageran misalnya, warga tak hanya memilah sampah, tapi juga mengolah sebagian di tingkat komunitas.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Peran Aktif Masyarakat (PPAM) dalam kerangka ISWMP atau Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project.

Sebelum ada pendampingan, hanya 30 persen dari 132 Kepala Keluarga di RW tersebut yang rutin memilah sampah. Kini, berkat edukasi kader lingkungan dan dukungan RT, lebih dari 82 persen KK sudah aktif memilah.

Lurah Cipageran, Asep Hendrayana, mengapresiasi program ini. “Atas nama Pemkot Cimahi, kami menyambut baik program PPAM ISWMP yang menjadikan Cipageran sebagai pilot project pengelolaan sampah,” ujarnya, dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Selasa (16/9/2025).

Warga kini terbiasa memilah sampah menjadi tiga kategori: organik, anorganik, dan residu. Dinas Lingkungan Hidup Cimahi mengatur jadwal pengangkutan terpisah, sehingga warga terdorong mengikuti aturan.

Sampah organik sebagian diolah menjadi kompos atau pakan maggot, sementara sampah anorganik bernilai ekonomi dikumpulkan untuk dijual. Hanya residu yang tidak bisa diolah yang akhirnya dibawa ke TPA.

Kebijakan DLH yang menegaskan bahwa “sampah tidak dipilah, tidak diangkut” memperkuat konsistensi perubahan. Dengan sistem ini, sampah yang masuk ke TPA berkurang drastis, kualitas lingkungan meningkat, dan warga memperoleh manfaat ekonomi.

Cimahi juga memperkuat sistem pengolahan lewat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pada 26 Agustus 2025, Pemkot Cimahi resmi menerima pengelolaan TPST Sentiong dan TPST Lebaksaat dari Kementerian PUPR.

Fasilitas ini dibangun melalui program ISWMP dan berfungsi mengolah sampah terpilah menjadi kompos atau RDF (refuse derived fuel). Dengan begitu, hanya sebagian kecil sampah yang perlu masuk TPA.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dalam siaran pers yang sama menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. “Kami akan memastikan sarana dan prasarana yang telah terbangun dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

Program ISWMP juga mendorong regulasi, edukasi, penguatan SDM, pendanaan berkelanjutan, hingga pembangunan fasilitas modern. Pendekatan komprehensif ini membuat sistem pengelolaan sampah Cimahi semakin solid.

Keberhasilan RW 10 Cipageran membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari tingkat komunitas. Edukasi, fasilitasi kader, dan aturan yang jelas menciptakan kebiasaan baru yang berkelanjutan.

Model ini bisa direplikasi ke wilayah lain, baik di Cimahi maupun kota/kabupaten lain. ISWMP menekankan pentingnya kolaborasi multipihak: pemerintah, masyarakat, hingga lembaga pendamping.

Kini Cimahi dianggap sebagai contoh inspiratif. Dengan tekad, sistem, dan kolaborasi yang tepat, visi besar Zero Waste to TPA bukan lagi mimpi, tapi langkah nyata yang bisa ditiru daerah lain di Indonesia.