Ketika Pemerintah-Swasta Kompak Massalkan Kendaraan Listrik

Sebelum ada instruksi dari Jokowi, Pemerintah DKI Jakarta sejatinya sudah lebih jauh melangkah menggunakan kendaraan listrik, khususnya pada armada bus Transjakarta.

Bus listrik Transjakarta resmi beroperasi pada Maret 2022 sejumlah 30 unit. Payung hukumnya Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang berketahanan Iklim.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Chaidir menjelaskan, Pergub DKI Jakarta berisi tiga komitmen pembangunan rendah karbon.

Pertama, implementasi 100 bus listrik pada rute Transjakarta sampai akhir 2022, lalu mengganti separuh bus Jakarta menjadi armada listrik secara bertahap sampai 2025.

“Dan yang ketiga, akan mengganti 100 persen armada Bus Rapid Transit (BRT) dengan bus listrik pada 2030,” ujarnya.

Saat ini, kata Chaidir, DKI Jakarta telah bergabung dengan 39 kota lainnya dari seluruh dunia untuk mewujudkan mobilitas bersih. Ia menjelaskan, penetapan jumlah target implementasi bus listrik Transjakarta tidak lepas dari peran lembaga mitra.

KPBB, ICCT, World Research Institute (WRI), dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) memberi bantuan teknis dengan pembiayaan dari pemerintah Jerman untuk memastikan keberhasilan adopsi bus listrik pada Transjakarta.

Di sisi lain, Kepala Departemen Perencanaan dan Standarisasi PT Transjakarta, Chandra Rakhmat mengatakan, untuk memuluskan target Pemprov DKI, pengelola Transjakarta telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan sektor swasta. Harapannya, target elektrifikasi lebih dari 10 ribu unit bus Transjakarta pada 2030 bisa tercapai.

"Ini salah satu mimpi bagi pemerintah Jakarta yang berusaha kami wujudkan," kata Chandra Rakhmat.

Senior Transport Specialist World Bank, Nupur Gupta mengatakan, strategi mobilitas listrik bisa diintegrasikan dengan sasaran dan tujuan mobilitas perkotaan berkelanjutan. Dia menyarankan, jangan sampai strategi kendaraan listrik dikembangkan sendiri-sendiri dan terpisah. 

"Karena kemacetan, keselamatan di jalan dan faktor luar tidak akan terselesaikan," kata Gupta.

Energy Specialist Energy Divison Southeast Asia Department, the Asian Development Bank (ADB), Florian Kitt mengatakan, salah satu masalah besar pengembangan kendaraan berbasis listrik adalah biaya.

"Solusinya, pendanaan akan didukung penuh oleh bank internasional seperi ADB dan World Bank. Kami juga berupaya menggerakkan investor. Itu sudah diskusikan itu dengan Mc Kinsey," kata Florian.

Melihat pengembangan mobil listrik di Tanah Air, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin menyebutkan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi.

Misalnya, kata dia, pemerintah belum menuntaskan software dalam mengembangkan persemaian KBLBB ini. “Terutama skema insentif dan disinsentif fiskal berbasiskan tingkat grCO2/km guna menciptakan kesetaraan harga jual antara KBLBB ICE vehicle, sehingga KBLBB mampu melakukan penetrasi pasar,” kata Safrudin.

Bagi Vice President Pengembangan Teknologi PLN Trihadimasyar, guna mendorong penetrasi kendaraan listrik, pemerintah perlu segera membuat road map di antaranya mengenai jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"Keypoint dari peta jalan ini adalah kita melakukan estimasi titik SPKLU dibutuhkan per tahun dengan rasio 10 KLBB:1 SPKLU," katanya.

Sementara itu, untuk mendorong penetrasi kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah memiliki program khusus yakni Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 0 persen bagi konsumen.