Kemenag Jadikan Cirebon Kota Wakaf, Potensi Ekonomi Terbuka
- Komitmen kepala daerah Cirebon
- Sinergi lintas lembaga perkuat ekosistem wakaf
- Wakaf sebagai modal spiritual dan ekonomi
Cirebon, IDN Times - Kabupaten Cirebon, Jawa Barat resmi masuk dalam daftar sepuluh kota/kabupaten wakaf di Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI tahun 2025.
Langkah ini diklaim menjadi babak penting dalam penguatan ekonomi berbasis keagamaan yang bertujuan menekan kemiskinan ekstrem dan membangun kemandirian masyarakat.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur menjelaskan, pengelolaan zakat dan wakaf produktif merupakan cara konkret untuk memutar roda ekonomi umat.
Menurutnya, konsep ini bukan sekadar ritual, melainkan instrumen sosial-ekonomi yang mampu menciptakan keseimbangan dan keadilan.
“Zakat dan wakaf adalah bagian dari rukun Islam yang memiliki fungsi strategis. Jika dikelola dengan pendekatan produktif, keduanya akan menjadi motor penggerak kesejahteraan,” ujar Rokhmad dalam kegiatan peluncuran program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat dan wakaf, Kamis (6/11/2025).
1. Cirebon dipilih karena komitmen kepala daerah
Ghafur mengatakan, Kabupaten Cirebon memiliki komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam membangun tata kelola zakat dan wakaf yang profesional.
Ia menilai, Pemerintah Kabupaten Cirebon menunjukkan keseriusan tinggi dalam memastikan keberadaan aset wakaf dioptimalkan secara berkelanjutan.
“Cirebon kami pilih karena memiliki kepemimpinan yang peduli terhadap pemberdayaan wakaf. Potensi wakaf di daerah ini besar, tinggal bagaimana dikelola agar menjadi energi ekonomi baru,” katanya.
Waryono menambahkan, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi.
Dari total penduduk Cirebon yang mencapai 2,5 juta jiwa, kapasitas fiskal daerah baru sekitar Rp800 miliar per tahun. Dengan demikian, inovasi seperti pemanfaatan 1,8 juta hektare tanah wakaf secara produktif menjadi solusi yang relevan.
2. Sinergi lintas lembaga perkuat ekosistem wakaf
Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat, Dudu Rohman, menilai penguatan ekonomi keumatan tidak dapat berdiri sendiri. Ia mendorong kolaborasi lintas lembaga, baik pemerintah daerah, lembaga zakat, maupun masyarakat, untuk menciptakan ekosistem zakat dan wakaf yang solid.
“Agama bukan hanya urusan ibadah, tetapi juga sosial. Zakat, wakaf, kafarat, dan fidyah adalah bentuk ibadah sosial yang bisa menjadi solusi ekonomi. Kita perlu payung hukum dan kebijakan daerah yang memperkuat hal itu,” ujar Dudu.
Kolaborasi ini, lanjutnya, juga diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat agar melihat wakaf sebagai aset ekonomi jangka panjang, bukan sekadar donasi pasif.
Disebutkannya, pendekatan modern seperti digitalisasi data wakaf dan pembentukan badan usaha berbasis wakaf menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
3. Wakaf sebagai modal spiritual dan ekonomi
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi menyambut penetapan tersebut sebagai amanah besar. Ia menekankan wakaf bukan hanya bernilai spiritual, tetapi juga memiliki daya dorong ekonomi yang kuat jika dikelola dengan inovatif.
Pemkab Cirebon, lanjut Imron, akan memperkuat sinergi dengan Kemenag untuk menjadikan zakat dan wakaf sebagai strategi ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
"Wakaf adalah amal jariyah yang manfaatnya mengalir tanpa batas. Melalui pengelolaan profesional, kita bisa menciptakan lapangan kerja, pusat pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
