KDM Didesak Tak Abaikan Kasus Intimidasi Rumah Doa di Bandung

Dia menilai, peristiwa ini menjadi alarm praktik intoleransi di Jawa Barat belum selesai. Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya merespons ketika kasus sudah viral, tetapi harus membangun sistem pencegahan yang mampu mendeteksi dan menyelesaikan potensi konflik sejak dini.

"Jangan sampai Jawa Barat dicap sebagai daerah yang tidak ramah terhadap keberagaman. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan aparat keamanan untuk memastikan kebebasan beragama benar-benar terlindungi," lanjutnya.

Sajajar mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengambil langkah penanganan kasus intoleransi yang masih terjadi di Jawa Barat. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum harus memastikan setiap warga mendapatkan perlindungan yang sama serta menindak tegas setiap bentuk intimidasi maupun pelanggaran terhadap kebebasan beragama.

"Kami meminta KDM tidak hanya fokus pada pembangunan fisik dan persoalan sosial, tetapi juga menjadikan perlindungan kebebasan beragama sebagai prioritas. Jawa Barat membutuhkan kepemimpinan yang tegas terhadap pelaku intoleransi dan berpihak pada konstitusi," tegas Rizal.

Sajajar juga mendorong aparat kepolisian mengusut tuntas pihak yang melakukan intimidasi agar tidak muncul anggapan tindakan ini dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum.

Kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk hadir memberikan rasa aman bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang agama maupun keyakinannya.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga persaudaraan. Perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan hak orang lain dalam beribadah. Justru keberagaman adalah kekuatan yang harus kita rawat bersama," tutup Rizal.