KDM Ajak Urun Dana, Pengamat: Harusnya Ada Program Lebih Inovatif

Menurutnya, kebijakan ini lebih memperlihatkan bahwa inovasi program yang berbasis pada pengelolaan sumberdaya yang sudah tersedia belum sepenuhnya berjalan dengan optimal.

"Semestinya Gubernur Jabar dengan cerdas dan kreatif mencari program inovatif yang baru dan/atau mengoptimalkan program yang sudah ada agar bisa mengatasi permasalahan kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan sumberdaya anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBD Prov Jabar," kata dia.

Hal ini memang menuntut kompetensi Gubernur sekelas aristokrat yang memang mampu melakukan terobosan-terobosan baru yang efektif dalam pengelolaan program/kebijakan pengentasan kemiskinan. Tentunya tidak mudah karena kompetensi dibentuk dari praktik nyata yang berdampak positif bagi masyarakat bukan pemolesan citra dalam media sosial yang kemudian digelembungkan oleh buzzer.

Di sisi lain, Kristian menilai dampak positif dari program urun dana adalah menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial agar sesama masyarakat dapat berempati dan bertindak nyata untuk membantu kelompok masyarakat lainnya yang kurang beruntung secara ekonomi.

"Dampak buruknya adalah kita belum tahu pasti pengelolaan keuangannya akan seperti apa? Karena belum ada penjelasan formal mengenai mekanisme pengumpulan dana, pengawasan penggunaan dana, hingga pengemasan program/kebijakan untuk penggunaan dana tersebut," kata dia.

Termasuk juga jaminan bahwa program atau kebijakan yang diterapkan lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat miskin yang hasilnya berkesinambungan bagi peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin bukan sebaliknya berupa bantuan keuangan jangka pendek yang menyebabkan ketergantungan pada pemerintah.

"Jadi yang dibutuhkan adalah transparansi dan akuntabilitas tentang tata kelola kebijakan berdasarkan edaran Gubernur tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov Jabar Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu, sebuah gerakan partisipatif berbasis gotong royong yang mengusung nilai kearifan lokal silih asah, silih asih, silih asuh.

Melalui surat edaran, ajakan ini ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Provinsi Jabar, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Jabar.

Dedi Mulyadi mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN), pelajar, dan masyarakat untuk meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial serta memperkuat pemenuhan hak dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang masih terkendala keterbatasan anggaran maupun akses.

Melalui Gerakan Rereongan Poe Ibu, kami mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat menyisihkan Rp1.000 per hari. Kontribusi sederhana ini menjadi wujud solidaritas dan kesukarelawanan sosial, demi membantu kebutuhan darurat masyarakat.

Rereongan Poe Ibu menjadi wadah donasi publik resmi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya darurat dan mendesak dalam skala terbatas, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Prinsip dasar pelaksanaannya adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.