Kasus Korupsi, Penyebab DAMRI Bandung Berhenti Beroperasi

Taufik mengatakan, SS diduga telah melakukan tindak pidana kasus korupsi penggelapan Uang Pengelolaan Pendapatan (UPP) di Perum DAMRI Bandung. SS melakukan penggelapan dengan mengumpulkan uang hasil dari tiket penumpang, kemudian tidak disetorkan ke kas perusahaan.

"Dalam kasus ini tidak tertutup kemungkinan adanya orang atau pihak selain SS yang diduga terlibat," katanya.

Sebelumnya, Corporate Secretary Perum DAMRI, Sidik Pramono mengatakan, kondisi ekonomi perusahaan DAMRI cabang Bandung tidak dalam kondisi baik-baik saja. Apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemik COVID-19.

"Sepanjang 2020, DAMRI secara keseluruhan mencatatkan kerugian sekitar Rp220 miliar. Di luar segmen bus kota, DAMRI Bandung tetap mengoperasikan secara normal segmen-segmen AKDP, AKAP, penugasan angkutan perintis, rute BRT Majalaya, dan angkutan disabilitas," kata dia.

Sebelum masalah keuangan dan kasus korupsi, 470 karyawan yang terdiri dari staf hingga pengemudi di perusahaan DAMRI Cabang Bandung mengeluh karena tidak menerima upah secara penuh selama tujuh bulan. Mereka juga melakukan mogok kerja.

Seorang pengemudi DAMRI, Ade Abdul Fattah Hidayat mengatakan, aksi tersebut dilakukan secara spontan setelah ada pernyataan dari manajemen bahwa gaji karyawan dan staf sudah dibayar penuh. Hal itu diutarakan pihak perusahaan ketika bertemu dengan anggota dewan.

Padahal, para karyawan terutama di Bandung belum menerima upah penuh selama tujuh bulan bekerja. Selama tujuh bulan, mereka menerima upah senilai Rp1 juta. Upah tersebut jelas tak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

"Karyawan di Bandung yang masuk tujuh bulan sekarang hampir enggak gajian. Baru dibayar Rp1 juta," kata dia saat ditemui di wilayah Pasteur, Kota Bandung, Rabu (15/9/2021).