Kasus Arsan Tak Akan Pengaruhi Partisipasi Memilih di Pilkada 2024

Ripqi menilai masyarakat bakal tetap antusias untuk menyalurkan hak pilihnya di Pilkada 2024 seperti yang terjadi pada Pemilu 2024 lalu. Meskipun kepala daerah yang menjadi pemimpin di Bandung Barat beberapa kali terjerat masalah hukum.

KPU KBB, kata Ripqi, akan meracik strategi jitu agar partisipasi datang ke tempat pemungutan suara (TPS) di Pilkada 2024 yang akan berlangsung November 2024 mendatang tetap tinggi. Mereka akan melakukan sosialisasi dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat dari mulai Ormas, OKP hingga lembaga pendidikan.

"Oleh karena itu kami penyelenggara akan melakukan banyak inovasi untuk melukan sosialisasi agar partipasi masyarakat tetap tinggi," ujarnya.

Ripqi melanjutkan, KPU KBB menargetkan paritipasi masyarakat di Pilkada 2024 bisa melampaui capaian Pilkada 2018. Saat itu, partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak memilihnya hanya 77 persen dari jumlah pemilih tetap yang terdaftar.

"Partisipasi waktu Pilkada 2018 diangka 77 persen. Untuk Pilkada 2024 kami menargetkan 80-85 persen. Mudah-mudahan tercapai karena kemarin Pemilu itu mencapai 84 persen," ucapnya.

Sebelumnya, Arsan Latif resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Pasar Cigasong, Kabupaten Majalengka. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bandung Barat (KBB) Asep Sehabudin mengatakan pemberitaan terkait penetapan tersangka terhadap Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif sama sekali tidak berkaitan dengan Pemkab Bandung Barat.

"Pak Pj Bupati juga seorang ASN, namun apa yang terjadi sekarang ini, sebenarnya peristiwa masa lalu. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan Bandung Barat, tapi saat beliau menjabat sebagai Inspektur Wilayah IV Itjen Kementerian Dalam Negeri," kata Asep