Kadinkes dan Semua Dirut RSUD di KBB Dicopot, DPRD Geleng Kepala

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Asep Ilyas mengatakan, rotasi mutasi ini murni hak prerogatif Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Asep beralasan, pertimbangan rotasi mutasi ini untuk mengoptimalkan keinerja khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan.

"Kaitan politis tidak ada, itu merupakan kebijakan pimpinan yang mestinya dilakukan karena dipandang perlu untuk penyegaran, untuk lebih mengoptimalkan kembali nanti kinerja," ungkap Asep saat ditemui di kantornya, Senin (1/2/2021).

Asep menyampaikan, dalam waktu dekat Pemda KBB akan melaksanakan lelang jabatan atau open bidding. Khusus untuk posisi direktur utama RSUD, nantinya akan ada penunjukkan langsung berdasarkan kriteria dan kompetensi ASN.

"Kekosongan itu gak akan terlau lama karena kita langsung buka lelang jabatan kosong. Target sebulan sudah rampung. Mudah-udahan semuanya lancar," kata Asep.

Untuk diketahui, Aa Umbara melakukan rotasi mutasi kepada ratusan ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Selain keempat posisi tersebut, sejumlah SKPD lainnya juga masih kosong. Jabatan yang masih kosong yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Damkar, Kepala Kesbangpol serta Kepala Bapenda.

Asep menjamin kekosongan di beberapa posisi tersebut, termasuk Dinas Kesehatan tidak akan mengganggu pelayanan maupun penanganan pandemi COVID-19. Untuk sementara kekosongannya diisi Pelaksana Tugas atau Plt.

"Pak Bupati (Aa Umbara) titip pesan jangan sampai pelayanan terhambat kepada masyarakat," imbuhnya.

Keputusan mencopot jabatan vital pada penanggulangan COVID-19 ini menuai sorotan dari berbagai pihak. Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Dadan Supardan pun ikut geleng kepala, pasalnya langkah mengosongkan jabatan vital di tengah kasus COVID-19 yang tinggi merupakan keputusan di luar nalar.

"Ini aneh dan sangat di luar nalar, mengosongkan jabatan Kadinkes padahal kasus COVID-19 di KBB masih tinggi. Vaksinasi COVID-19 juga sedang berjalan," kata Dadan.

"Saya pikir untuk kondisi sekarang, justru lebih prioritas jabatan Kepala Dinas Kesehatan daripada harus mengisi orang di jabatan staf ahli," pungkasnya.