Jokowi Ingin Kemiskinan Ekstrem 0%! Bagaimana di Kota Bandung?

21 Nov 2021, 11:00 WIB

Debbie Sutrisno

News

Channel

Add Us on Google

Jokowi Ingin Kemiskinan Ekstrem 0%! Bagaimana di Kota Bandung?

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Bandung, IDN Times - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo berupaya menekan angka masyarakat yang masuk dalam kategori ekstrem miskin. Keinginana ini pun disambut pemerintah daerah.

Menurut Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Hal itu bisa dicapai melalui kolaborasi intervensi sehingga kemiskinan ekstrem dapat ditekan ke tingkat 0 persen pada tahun 2024.

"Angka kemiskinan Kota Bandung saat ini sebesar 3,99 persen atau 100.200 jiwa. Sedangkan kemiskinan ekstrem mencapai 1,7 persennya atau 43 ribu jiwa," ujar Yana melalui siaran pers dikutip, Minggu (19/11/2021).

1. Lakukan dua pendekatan

IDN Times/Humas Bandung

Penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa multiple intervention. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama.

Pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatannya,

Yana menungkapkan hal itu saat Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung Tahun 2021 di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Kamis 18 November 2021.

Menurut Yana, Pemkot Bandung melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan.

"Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksaanan program ini diantaranya, pemutakhiran data, perlunya keterpaduan juga dalam perencanaan dan penganggaran, konvergensi program dan kegiatan antar OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, monitoring evaluasi dan koordinasi penyusunan program kegiatan," ungkapnya.

2. Program pemberdayaan warga miskin ekstrem pun sedang disusun

Ilustrasi warga miskin (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Yana berharap, beberapa Perangkat Daerah terkait mampu membuat program-program pemberdayaan yang terpadu dan harus tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat miskin.

"Terutama saat ini sangat banyak masyarakat yang terdampak sosial mau pun ekonomi akibat pandemik COVID-19. Sehingga harapannya kita semua mampu meningkatkan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," harapnya.

3. Pengetasan kemiskinan tanggung jawab bersama

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung, Anton Sunarwibowo menyampaikan, pihaknya sudah melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian antarpelaksana program penanggulangan kemiskinan.

"Dalam menyinergikan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung untuk menghasilkan kesamaan dan pemahaman persepsi seluruh pemangku terkait di pusat dan di daerah mengenai kegiatan penanggulangan kemiskinan beserta substansinya," katanya.

"Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya rencana penanggulangan RPKD 2021-2025, rencana aksi tahunan dan laporan pelaksanaan, penanggulangan kemiskinan daerah atau LP2KD Kota Bandung tahun 2020," ucapnya.