Insinerator Disetop, Farhan: Kota Bandung Hadapi Darurat Sampah
- Insinerator disetop total, Bandung kehilangan opsi cepat
- Ancaman pengurangan kuota TPA, pemkot siapkan alternatif
- Semua OPD turun tangan, warga jadi kunci
Bandung, IDN Times – Pemerintah Kota Bandung mulai bersiap menghadapi potensi darurat sampah. Kondisi ini dilakukan setelah seluruh teknologi insinerator yang menjadi salah satu cara pemkot mengatasi sampah dipastikan berhenti total. Selain itu, pengiriman sampah ke TPA Sarimukti juga terancam kembali dikurangi.
Situasi ini tak hanya berisiko menimbulkan tumpukan sampah, tetapi juga berpotensi memicu masalah sosial, kesehatan, hingga konflik di tingkat warga. Menyadari ancaman tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Balaikota, Rabu(4/2/2026). Agenda utamanya bukan sekadar teknis pengolahan, melainkan kesiapan kota menghadapi dampak sosial jika krisis benar-benar terjadi.
Farhan menegaskan, Kota Bandung tidak memiliki ruang untuk menunda. Tanpa insinerator dan dengan potensi pembatasan pembuangan, Pemkot harus segera menemukan skema baru agar sampah tak menumpuk di kota.
1. Insinerator disetop total, Bandung kehilangan opsi cepat
Farhan memastikan seluruh insinerator di Kota Bandung telah disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Total 15 unit insinerator tidak lagi boleh dioperasikan, tanpa pengecualian.
“Insinerator sudah 100 persen disegel. Tidak ada yang digunakan sama sekali,” ujar Farhan.
Penutupan ini membuat opsi pengolahan cepat berbasis teknologi termal praktis tertutup. Padahal, sebelumnya insinerator sempat diproyeksikan sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi beban sampah harian.
2. Ancaman pengurangan kuota TPA, pemkot siapkan alternatif
Selain penutupan insinerator, Pemkot Bandung juga mengantisipasi pengurangan pengiriman sampah ke TPA Sarimukti hingga 20 persen. Meski belum ditetapkan waktunya, Farhan menilai ancaman ini harus disikapi serius.
“Kalau 20 persen itu tidak bisa kita kirim, kita mau ke mana? Tadinya mau kita olah lewat insinerator, tapi sekarang tidak boleh,” katanya.
Sebagai respons, Pemkot Bandung menggenjot pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF). Enam unit RDF disebut paling memungkinkan untuk segera dioperasikan dalam waktu kurang dari satu bulan. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk insinerator juga tengah diupayakan untuk dialihkan ke penguatan RDF, sembari menunggu pemenuhan regulasi.
3. Semua OPD turun tangan, warga jadi kunci
Dalam rapat pimpinan tersebut, Farhan melibatkan seluruh OPD tanpa terkecuali. Menurutnya, penanganan darurat sampah tak bisa hanya dibebankan ke Dinas Lingkungan Hidup.
“Semuanya dilibatkan. Sekolah mesti terlibat,” tegas Farhan.
Ia juga menugaskan OPD strategis untuk memperkuat komunikasi publik dan pengumpulan data. Dinas Arsip dan Perpustakaan diminta menginventarisasi data titik-titik sampah serta narasi kebijakan yang pernah berhasil dan gagal. Diskominfo berperan menyampaikan informasi ke publik, sementara Disarpus membantu penguatan basis data kebijakan.
Di sisi lain, Farhan menekankan keterlibatan masyarakat melalui program Gas Lah sebagai langkah paling realistis dalam waktu dekat. Pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber dinilai menjadi kunci agar Bandung bisa melewati fase kritis ini.
