Indonesia-Malaysia Bahas Akses Kerja dan Ekonomi Perbatasan

Usulan Special Border Treatment menyasar warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Kedua wilayah tersebut diusulkan menjadi lokasi proyek percontohan untuk memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja di Johor dan Melaka.

Melalui skema Visa by Project, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan jalur yang lebih terstruktur bagi WNI yang bekerja secara musiman di Malaysia.

Meski demikian, pemerintah tetap perlu memastikan mekanisme tersebut berjalan sesuai ketentuan keimigrasian kedua negara. Aspek perlindungan pekerja juga menjadi perhatian agar peluang kerja lintas negara tidak justru membuka ruang bagi praktik ketenagakerjaan yang merugikan masyarakat.

Safrizal menegaskan, pembahasan mengenai payung kerja sama akan ditindaklanjuti oleh kementerian teknis terkait. Artinya, usulan tersebut belum dapat dipahami sebagai kebijakan yang sudah berlaku atau izin kerja yang bisa langsung digunakan masyarakat.

Selain ketenagakerjaan, Indonesia dan Malaysia membahas optimalisasi Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk–Pos Kawalan Sempadan (PKS) Telok Melano yang menghubungkan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dengan Sarawak, Malaysia.

Perlintasan tersebut telah diaktifkan kembali pada 21 Agustus 2026. Reaktivasi ini membuka jalur resmi bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan untuk melakukan aktivitas lintas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam persidangan di Bandung, kedua delegasi membahas pengoptimalan akses tersebut, termasuk penataan dan pengelolaan lintas batas serta pembangunan infrastruktur keselamatan di kawasan perbatasan internasional.

Konektivitas menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan kawasan perbatasan. Akses yang lebih baik diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang kegiatan ekonomi di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan infrastruktur.

Kerja sama Indonesia dan Malaysia juga mencakup persoalan sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan koordinasi lintas negara. Salah satunya penanganan banjir di kawasan Sungai Sembakung–Pansiangan yang melibatkan Provinsi Kalimantan Utara dan Negeri Sabah, Malaysia. Kedua delegasi membahas penguatan koordinasi agar penanganan bencana di wilayah perbatasan dapat dilakukan secara lebih terpadu.

Selain itu, Indonesia dan Malaysia membahas penyelarasan standar operasional prosedur (SOP) pemulangan jenazah antara Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan Negeri Johor dan Melaka.

Penyelarasan prosedur tersebut diharapkan memberikan kepastian pelayanan bagi keluarga yang menghadapi proses pemulangan jenazah lintas negara. Koordinasi antarlembaga juga diperlukan agar proses administrasi dan pemulangan dapat berlangsung lebih cepat.

Safrizal mengatakan persoalan di kawasan perbatasan kerap membutuhkan penanganan bersama karena dampaknya dapat dirasakan masyarakat di kedua negara.

“Persoalan di kawasan perbatasan sering kali tidak mengenal batas administratif negara. Karena itu, diperlukan komunikasi, koordinasi, dan mekanisme penanganan bersama agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Malaysia juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Malaysia turut membuka peluang pemberian bantuan untuk mendukung penanganan bencana lingkungan tersebut.

Persidangan Ke-41 KK/JKK Sosek Malindo dipimpin Safrizal ZA dari Indonesia dan Tuan Badrul Shah bin Mohd Idris dari Majlis Keselamatan Negara Malaysia. Pertemuan ini turut diikuti perwakilan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dari kedua negara.

Delegasi Indonesia melibatkan perwakilan Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Sementara delegasi Malaysia berasal dari Negeri Johor, Melaka, Sarawak, Sabah, serta kementerian dan lembaga terkait.