IDI Jabar Kritisi Kontrol Kualitas Program MBG
- IDI Jabar mendorong evaluasi program MBG karena banyak kasus keracunan terjadi setelah makanan tersebut disantap.
- Ketua IDI Jabar menyoroti aspek penyajian, distribusi, dan kualitas makanan dalam program MBG yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
- IDI Jabar meminta dilibatkan dalam pengawasan program MBG untuk memastikan pengendalian mutu makanan yang lebih ketat.
Bandung, IDN Times - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul banyaknya kasus keracunan terjadi setelah para penerima menyantap makanan tersebut.
Ketua IDI Jabar Moh. Luthfi mengatakan, pada prinsipnya IDI mendukung program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Alasannya karena memang pemenuhan gizi masyarakat, terutama di kalangan anak-anak, dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Namun, ada beberapa yang perlu dibenahi agar program ini tak malah menimbulkan masalah.
"Sebetulnya program MBG kami support dari IDI karena memang ada kebutuhan untuk masyarakat khususnya gizi pada anak. Karena ada beberapa masyarakat juga perlu dukungan gizi melalui program MBG ini," ujar Luthfi saat dihubungi, Rabu (1/10/2025).
1. Pola penyediaan makanan harus diperhatikan
Dengan rentetan kasus keracunan yang muncul belakangan ini, kata Luthfi, menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan di lapangan. Dia menilai, aspek penyajian dan distribusi makanan perlu mendapat perhatian lebih.
"Dengan adanya keracunan ini perlu dilakukan review khususnya dalam penyajian makanan agar tidak terjadi dampak keracunan itu. Menurut kami perlu quality control dari penyajian atau vendor yang memberikan makanan," tuturnya.
Dia menjelaskan terdapat sejumlah potensi penyebab keracunan dalam distribusi makanan MBG, mulai dari proses pengolahan, lamanya distribusi, hingga kebersihan peralatan yang digunakan anak saat makan.
"Kalau distribusi terlalu lama itu memudahkan kuman tumbuh. Pola penyiapan makanan apakah dalam bentuk hangat atau beku juga harus diperhatikan. Kemudian pola higienis, tempat makan anak yang makannya perlu diperhatikan. Jadi banyak faktor yang harus dilakukan review, sehingga keracunan ini tidak terjadi lagi," tuturnya.
2. Implementasi MBG perlu standar mutu
IDI Jabar pun meminta agar mereka dilibatkan untuk memastikan pengawasan lebih ketat dalam program MBG, terutama dalam hal pengendalian mutu makanan. "IDI mendukung kalau misalkan dilibatkan untuk quality control dalam program MBG ini," katanya.
Lebih jauh, ia menilai program MBG secara konsep sudah baik, namun implementasinya perlu penguatan pada standar mutu agar seragam di seluruh daerah.
"Artinya quality control ini beragam, ada yang sudah baik ada yang belum. Makanya perlu ada perbaikan sehingga standarnya sama untuk menghindari dampak keracunan ini," tutur Luthfi.
3. Organisasi profesi harus dilibatkan
Selain itu, Luthfi menyoroti belum adanya pelibatan organisasi profesi seperti ahli gizi dalam program MBG. Menurutnya, keterlibatan tenaga ahli akan sangat membantu proses evaluasi dan pengawasan.
"Sampai saat ini organisasi profesi belum dilibatkan dalam program MBG. Kalau dilibatkan akan lebih maksimal proses pengawasannya, evaluasi itu akan lebih baik," kata dia.
