Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa Bandung Tagih Janji Pemerintah

28 Oct 2026, 18:14 WIBKota Bandung4 min read

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa Bandung Tagih Janji Pemerintah

Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Mahasiswa dari enam BEM kampus Bandung dan Serikat Aksi Mahasiswa Jawa Barat berunjuk rasa di DPRD Jabar pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-98.
Aksi menyoroti keresahan terhadap kondisi Indonesia serta menuntut perhatian pemerintah pada pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, demokrasi, dan penegakan hukum.
Massa meminta penanganan karhutla, evaluasi program MBG dan dapur SPPG, pembukaan data lapangan kerja, perlindungan pekerja, serta transparansi legislasi dan penindakan pelanggaran HAM.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

28 Oktober 2026

Mahasiswa dari sejumlah kampus di Bandung menggelar aksi di Gedung DPRD Jawa Barat pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98. Mereka menyampaikan tuntutan terkait pendidikan, kesehatan, hukum, demokrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta lapangan kerja.

pukul 14:30 WIB

Massa aksi mulai berdatangan, termasuk mahasiswa STHB dan Hima Persis. Mereka bergabung untuk berorasi dan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Mahasiswa menggelar aksi di DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan tuntutan mengenai kesehatan, penanganan bencana, pendidikan, ketenagakerjaan, demokrasi, dan penegakan hukum.
Who?
Mahasiswa dari enam BEM universitas di Bandung, Serikat Aksi Mahasiswa Jawa Barat, STHB, dan Hima Persis terlibat. Alhady serta Hegya Rifandy menyampaikan pernyataan massa.
Where?
Aksi berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
When?
Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98. Massa mulai berdatangan sekitar pukul 14.30 WIB.
Why?
Massa menyatakan keresahan atas kondisi Indonesia dan menagih janji pemerintah, termasuk penanganan karhutla, evaluasi program MBG, serta pembukaan lapangan kerja.
How?
Massa berkumpul dengan almamater dan bendera organisasi, lalu bergantian berorasi serta menyampaikan daftar tuntutan kepada pemerintah di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pada Hari Sumpah Pemuda, mahasiswa dari beberapa kampus di Bandung datang ke gedung DPRD Jawa Barat. Mereka bergantian bicara dan meminta pemerintah memperhatikan sekolah, kesehatan, pekerjaan, hukum, dan demokrasi. Mereka juga meminta kebakaran hutan ditangani dan janji banyak pekerjaan dipenuhi. Sekarang mereka masih menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pada Hari Sumpah Pemuda, keterlibatan mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung memperlihatkan ruang aspirasi publik yang tetap hidup. Kritik mereka tidak berhenti pada keluhan, melainkan disertai tuntutan terperinci mengenai kesehatan, pendidikan, pekerjaan, demokrasi, dan penegakan hukum, termasuk dorongan transparansi, perlindungan kelompok rentan, serta partisipasi warga dalam penyusunan kebijakan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Sejumlah mahasiswa dari beberapa kampus di Kota Bandung turun ke jalan melangsungkan aksi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (28/10/2026). Massa Mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah dalam aksi yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini.

Berdasarkan pantauan IDN Times di lapangan, massa mulai berdatangan semenjak pukul 14:30 WIB. Terpantau ada puluhan massa mengenakan almamater Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB). Setelah itu masa dengan bendera Hima Persis datang dan bergabung dan melanjutkan orasi hingga penyampaian tuntutan.

Ketua Senat Mahasiswa STHB, Alhady mengatakan, ada sejumlah persoalan yang menjadi perhatian massa aksi. Namun, secara garis besar, tuntutan yang diungkapkan mencakup tiga bidang utama.

"Secara keseluruhan, kurang lebih ada tiga poin tuntutan. Yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, ada pendidikan, kesehatan, dan juga hukum sebenarnya," kata Alhady di sela aksi.

1. Momentum Sumpah Pemuda untuk menyuarakan keresahan

Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Alhady mengatakan, aksi tersebut juga digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Menurut dia, momentum ini menjadi pengingat bagi mahasiswa untuk terus mengambil peran dalam menyampaikan aspirasi dan mengawal persoalan publik.

"Kami menyoroti sejumlah bidang yang dinilai perlu mendapat perhatian, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga persoalan hukum dan demokrasi," kata dia.

2. Mahasiswa menilai kondisi Indonesia belum baik-baik saja

Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Sementara, Menteri Sosial Politik Senat Mahasiswa STHB, Hegya Rifandy, mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi keresahan mahasiswa terhadap kondisi Indonesia saat ini. Menurutnya, mahasiswa telah beberapa kali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, tetapi berbagai persoalan di tengah masyarakat masih menjadi perhatian.

"Mahasiswa sendiri juga sudah beberapa kali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi, sampai hari ini, kondisi Indonesia belum baik-baik saja. Kita juga sudah tahu banyak keluhan dari masyarakat," kata Hegya.

3. Minta janji pemerintah direalisasikan

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto hadir di acara ‘Silaturahmi Relawan Prabowo-Gibran Se-Sulsel’ di Gor Sudiang pada Jumat (2/2/2024). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sementara itu massa aksi terus bergantian menyampaikan kritiknya kepada pemerintah selama dua tahun pemerintahan di rezim Prabowo-Gibran. Salah satunya meminta agar pemerintah serius menangani Karhutla dan juga evaluasi program MBG.

Mereka juga meminta agar pemerintah bisa membuka 19 juta lapangan kerja sesuai dengan janji presiden Prabowo-Gibran yang sebelumnya disampaikan saat kampanye.

Adapun berdasarkan informasi yang didapatkan IDN Times, massa yang datang ke lapang berasal dari gabungan enam BEM Universitas di Kota Bandung dan Serikat Aksi Mahasiswa Jawa Barat.

Adapun poin-poin tuntutan aksi mahasiswa sebagai berikut:

1. Kesehatan dan Penanganan Bencana

Memastikan BPJS dapat langsung digunakan untuk layanan kesehatan di posko, penyediaan masker, dan evakuasi kelompok rentan.
Mengaudit korporasi di titik kebakaran, memproses hukum perusahaan yang terbukti lalai, dan mencabut izinnya, dan membuka akses bantuan internasional.

2. Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Menghentikan sementara operasional dapur SPPG yang belum memiliki SLHS hingga lolos uji laboratorium. Melakukan audit independen secara berkala dengan melibatkan BPOM, Kemenkes, dan Ombudsman.
Mengeluarkan anggaran BPJPH dari anggaran pendidikan melalui APBN 2027. Mengalihkan anggaran untuk tunjangan guru honorer dan PPPK paruh waktu minimal setara UMK.
Membuka data korban dan hasil uji laboratorium serta melindungi sekolah yang melapor.
Mempublikasikan data penciptaan 18 juta lapangan kerja setiap kuartal yang diverifikasi BPS. Memberikan insentif pajak dan keringanan listrik bagi perusahaan yang tidak melakukan PHK.
Memperluas kemitraan usaha dan pelatihan vokasi bagi korban PHK, dan Menstabilkan harga pangan melalui operasi pasar Bulog dan pemangkasan rantai distribusi.
Menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan inflasi melalui perundingan tripartit yang transparan. Mengalihkan anggaran proyek yang tidak mendesak untuk memperkuat perlindungan sosial.

3. Demokrasi dan Penegakan Hukum

Menghentikan kekerasan terhadap aktivis dan pembuat konten serta mengusut aktor intelektualnya. Menjamin kebebasan beribadah dan menindak tegas persekusi terhadap rumah ibadah.
Membuka draf rancangan undang-undang kepada publik dengan waktu partisipasi minimal 30 hari. Mendorong DPR menggelar rapat terbuka, mendengarkan warga terdampak, dan menjalankan fungsi pengawasan secara transparan.
Memastikan penyusunan rancangan undang-undang dan naskah akademik dilakukan secara terbuka melalui konsultasi publik yang bermakna.
Menghentikan pembahasan rancangan undang-undang secara kilat tanpa partisipasi publik. Membuka data perkara korupsi dan kekerasan aparat, mulai dari pelaporan hingga putusan pengadilan.
Memastikan sanksi etik dan pidana terhadap aparat pelanggar HAM dijalankan melalui peradilan terbuka. Mengevaluasi kebijakan setiap tahun dan mencabut regulasi yang merugikan masyarakat.