Hampir 10 Ribu Narapidana di Jawa Barat Tak Ikut Pemilu 2019

16 Apr 2019, 14:30 WIB

Bandung, IDN Times - Satu hari sebelum Pemilu Presiden (Pilpres) dan Legislatif (Pileg) 2019 dilaksanakan, Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Barat merilis rencana pemilu di berbagai Lembaga Permasyarakatan di Jawa Barat. Mereka memastikan ada 9.552 narapidana tidak akan ikut dalam proses pencoblosan.

Hal tersebut diutarakan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jawa Barat Liberti Sitinjak di kantornya, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Selasa(16/4). Menurut dia, ada berbagai alasan yang melatarbelakangi seorang narapidana tak bisa ikut mencoblos.

1. Hampir 10 ribu narapidana tak memilih

Ilustrasi narapidana. (IDN Times/Sukma Shakti)

Dalam data yang disampaikan Liberti, terdapat 9.552 dari 24.328 narapidana yang tak bisa ikut mencoblos dalam kegaiatan Pemilu 2019. Angka tersebut didapatkannya melalui hasil pendataan hingga pukul 11.00 WIB, Selasa (16/4).

"Sedangkan yang ikut memilih ada 14.776. Dan itu adalah hasil final yang saya dapatkan hingga jam 11.00," katanya, kepada awak media di kantornya, Jalan Jakarta, Kota Bandung.

2. Apa saja yang membuat narapidana tak bisa ikut mencoblos?

IDN Times/Sukma Shakti

Liberti mengatakan, ada berbagai alasan bagi seorang narapidana hingga tak bisa menyalurkan pilihannya di Pemilu 2019. Mulai dari status Warga Negara Asing (WNA) hingga warga binaan yang tak memiliki E-KTP.

"Masalahnya itu ada yang memang tidak terdaftar, ada juga WNA, ada anak-anak, jadi kumulatif. Coba ditanyakan ke KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah). Ada bebebrapa KPUD yang masih berupaya," katanya.

3. Ada 92 TPS yang tersebar

Ilustrasi Pemilu. (Istimewa)

Dari 32 lapas yang tersebar di seluruh Jawa Barat, KPU memasang 92 Tempat Pencoblosan Suara (TPS). Masing-masing lapas memiliki jumlah TPS berbeda, sesuai dengan narapidana yang mendekam di sana.

TPS terbanyak dipasang di Lapas Kelas III Bekasi dan Lapas Kelas IIA Cibinong, masing-masing sebanyak enam TPS. Sementara Lapas Sukamiskin, tempat ditahannya terpidana kasus korupsi, hanya terdapat dua TPS saja.

4. Ada 2.083 petugas keamanan

IDN Times/Yogi Pasha

Untuk mengawal kelancaran proses Pemilu di tiap Lapas, Kemenkumham tentu menurunkan personelnya. Jumlahnya tak main-main, kata Liberti, yakni sebanyak 2.083 petugas keamanan.

"(Petugas keamanan adalah) Pegawai Lapas Rutan (Rumah Tahanan) dan imigrasi. Kami secara menyeluruh perlu membuat pengamanan yang maksimal, sehingga kami kerahkan seluruh petugas keamanan," tutu Liberti.